Oleh Ivanovich Agusta
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) ada baiknya dimaknai pula sebagai kelemahan –bahkan ketiadaan—argumen akademis untuk menolaknya. Malah akademisi yang ditugaskan dalam lembaga pemerintah ataupun berdiri di luarnya masih menyorongkan dukungan teori berikut data guna mengolah skema kenaikan harga. Peluru-peluru ini akhirnya menguatkan pemerintah untuk menyatakan ketiadaan argumen yang kuat sebagai alternatif di luar kenaikan harga BBM.
Pelajaran pahit yang harus ditarik, ialah kelemahan argumen ilmu-ilmu konvensional untuk menelisik kebijakan publik yang absurd. Contohnya, ilmu konvensional membentur tembok baja dan gagal menjelaskan bagaimana pengalihan subsidi BBM tetap tidak akan mengubah orang miskin menjadi kaya.
Sebaliknya, ilmu konvensional tidak pernah menyelami tingkat kesenjangan sosial yang relatif tetap sejak 1970-an, di tengah terpaan angin pelipatan harga berulang kali. Artinya tetap bercokol sejumlah orang kaya yang kalis dari pengaruh kenaikan harga –persentasenya tetap, berarti jumlah absolutnya meningkat.
Bahkan ilmu-ilmu konvensional tidak menjelaskan absurditas kenaikan harga minyak yang bersifat hiper-realitas. Harga tidak lahir sebagai refleksi kondisi riil jumlah minyak di lapangan, karena jelas kuantitas minyak tidak serta merta menyusut dalam hitungan jam mengikuti laju harga –sebagaimana ilmu ekonomi diajarkan di sekolah dan dipraktekkan pemerintah.
Faktanya, harga minyak menjelma sebagai fungsi imajinasi kelangkaan sumberdaya dan imajinasi ketiadaan sumber alternatif. Fakta pasar modal lainnya ialah, keputusan selalu diambil untuk menjelaskan waktu mendatang, bukan atas realitas hari ini –inilah fakta penting kuatnya imajinasi dalam harga minyak!
Kalau sumber kebijakan absurd berasal dari imajinasi, mengapa lalu ilmu konvensional menghitungnya sebagai suatu realitas empiris? Jelas ilmu berbasis realitas empiris selalu salah kala menjelaskan realitas imajiner.
Yang lebih tepat diuji sebetulnya ialah, mengapa pemerintah tidak kuasa mengendalikan imajinasi harga minyak agar tetap rendah dalam pasar di atas–malah pemerintah tidak memiliki sejumput kekuatan untuk memasuki pasar imajiner itu.
Maka menjadi terang bahwa imajinasi ekonomi minyak berkaitan dengan suatu kekuasaan. Fakta bahwa tidak memilik kekuasaan mengendalikan imajinasi ekonomi minyak sudah menjelaskan bahwa pemerintah lemah.
Posmodernisme Minyak
Bersandar pada kesadaran bahwa absurditas kebijakan kenaikan harga BBM memasuki arena posmodernisme atau hiper-realitas, konsekuensinya metode angket oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebaiknya berada dalam atau mengikutsertakan metode-metode posmodernisme. Mempraktekkan metode konvensional (semata) hanya akan mengembalikan buntut hak angket kepada pemerintah kembali.
Pertama-tama, pintu pikiran perlu dibuka selebar-lebarnya untuk memaknai hak angket sebagai hak rakyat meneliti keseluruhan aspek kebijakan pemerintah yang telah dinilai absurd. Janganlah ekonomisasi kata menyempitkan angket semata-mata sebagai salah satu metode survai, yang kebetulan tergolong kasar dalam hal hasil dibandingkan metode survai lainnya.
Menyipitkan mata dengan metode konvensional semata berpotensi meruntuhkan jumlah angket DPR dibandingkan survai BPS (Badan Pusat Statistik) terhadap hampir seratus ribu rumahtangga di seluruh kabupaten Indonesia.
Persoalan pemerintah sebetulnya berpokok pada praktek definisi kebijakan secara ekonomis. Kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan fungsi dari, pertama, sumberdaya terbatas. Kedua, alternatif pemecahan biaya paling minimal.
Paradigma ini membutuhkan hierarki tujuan tindakan –makin banyak hierarki tujuan makin mengefisienkan keputusan. Artinya, semakin pragmatis terhadap harga pasar minyak yang tidak kuasa dikotak-katik itu, maka keputusan pemerintah semakin tepat.
Tidak pernah disadari bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa, pencomotan paradigma ekonomis kebijakan mengasumsikan ketiadaan weltanschauung.
Sikap bangsa Indonesia sebagaimana terekam dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan ketiadaan hierarki tujuan atau ketiadaan pragmatisme –tujuan berbangsa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai harga mati otomatis dipandang tidak efisien. Tujuan tunggal menunjukkan ketiadaan tempat hierarkis bagi alternatif lain –baik kapitalisme maupun neo-liberalisme.
Persoalan lainnya dari metode kebijakan pemerintah –sudah dinyatakan di atas—ialah “kesalahan kategoris” menggunakan analisis empiris atas fakta hiper-realitas. Ini terekam dalam argumen kelangkaan BBM dunia.
Untuk perihal weltanschauung dan posmodernisme minyak, angket DPT bisa berwujud mengkompilasi argumen pakar analisis diskursus. Metode diskursus jangan hanya ditembakkan kepada hiper-realitas harga minyak dan absurditas kebijakan pemerintah, namun satu paket dengan kajian ideologi berbangsa serta analisis kritis atas penghitungan dan data-data kuantitatif pijakan pemerintah! Analisis diskursus serumit ini sudah biasa dilakukan ilmuwan terkemuka kita.
Rakyat Bicara
Adapun untuk argumen kenaikan harga BBM sebagai “alternatif pemecahan biaya paling minimal”, angket DPR sebaiknya mengkompilasi keseluruhan suara rakyat yang terpengaruh kebijakan ini. Kompilasi mencakup jumlah rakyat yang terpengaruh (jumlah pelapor atau yang digali suaranya), dan kompilasi dampak kenaikan harga BBM.
Data yang terkumpul kemudian disusun secara hierarkis. Pertama, dari posisi elite sampai jelata, untuk menguji argumen “kenaikan harga BBM dirasakan seluruh lapisan masyarakat”.
Kedua, hierarki dampak kenaikan harga BBM untuk menguji pernyataan bahwa dampaknya kecil, sebagaimana dinyatakan sebagai “kurang dari dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dibagikan”.
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan (Governance). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan (Governance). Tampilkan semua postingan
Kamis, 26 Juni 2008
Senin, 02 Juni 2008
Peluang Martir Kalangan Agamawan
Oleh Ivanovich Agusta
Salah satu isu utama di sekitar kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) ialah terbunuhnya martir. Kenangan akan martir sebagai peletup perubahan rejim menghantui sejak pergantian dari pemerintahan Soekarno kepada Soeharto, dari Soeharto kepada Habibie, dan dari Habibie kepada Abdurrahman Wahid.
Tidak heran kemunculan martir saat ini dipandang berpotensi untuk merubuhkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tak heran pula aparat pemerintah menahan mati-matian jatuhnya martir.
Berkaca dari sejarah, martir kerap muncul dari kalangan mahasiswa. Orang biasa boleh meninggal tanpa menggoyang pemerintahan, namun kematian seorang mahasiswa dalam demonstrasi segera membuncah menjadi bola salju yang menuntut kejatuhan rejim.
Kekerasan polisi kepada mahasiswa beberapa pekan silam, misalnya, diramaikan sebagaimana upacara menunggu seorang martir. Suasana dipandang menjadi genting, dan semua pihak bersiap bergerak. Namun toh tidak seorangpun meninggal sebagai martir.
Aparat negara yang berpotensi mengendalikan sekaligus melakukan kekerasan berupaya menahan diri untuk tidak melakukannya. Sayang, tidak diperkirakan munculnya potensi kekerasan dari –memakai istilah Khamami Zada—kelompok Islam radikal. Zada mendeteksi kelompok tersebut antara lain FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir.
Dan kini terjadilah kekerasan oleh FPI kepada kelompok-kelompok keagamaan lain, yang antara lain terdiri atas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada hari Minggu (31 Mei 2008) di bilangan Monumen Nasional.
Akankah muncul martir dari kalangan agamawan?
Belajar PKI dan PDIP
Setelah Barisan Tani Indonesia (BTI) –organisasi onderbouw Partai Komunis Indonesia (PKI)—berhasil merumuskan tujuh setan desa, ternyata salah satunya ialah golongan kiai di pedesaan. Kuntowijoyo mencatat, pada saat itu terlalu sulit bagi warga desa untuk melukai kiai di desanya sendiri, maupun warga desa lain yang menjadi tetangga dan kerabatnya.
Namun dalam suatu massa yang besar, selalu muncul perkecualian. Dan justru tindakan pengecualian tersebut menghasilkan martir. Seorang kiai terbunuh.
Hasilnya ialah tikaman balik yang merajalela bak air bah berdarah sepanjang tahun 1965 dan 1966. Lalu di pedesaan terjadi pembunuhan PKI secara besar-besaran, sebagian akhirnya dilakukan oleh warga desa sendiri.
Bukti sejarah lain akan hadirnya martir di luar kalangan mahasiswa ialah kala kantor yang diduduki simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diserbu massa pada pertengahan tahun 1996. Hanya selang beberapa jam kemudian rakyat lapisan bawah ganti membakar Jakarta.
Sebetulnya bentrokan FPI dan NU sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu, kala Gus Dur diusir dari suatu seminar. Balasannya ialah pengusiran anggota FPI dan perusakan hartanya, terutama di Jawa Timur.
Memperhitungkan Organisasi Massa
Segera setelah PKI dibekukan, pengembangan pengetahuan sosial perihal organisasi massa terhenti bertahun-tahun. Akibatnya kita gagap menghadapi organisasi massa yang menjamur sejak awal reformasi.
Namun kini mau tidak mau kita perlu memperhitungkan ulang organisasi massa dalam suatu kondisi sosial dan politik yang sangat cair. Organisasi massa masa kini tidak pernah seketat di masa sebelum 1970-an. Pada masa itu organisasi massa sangat tergantung kepada segelintir atau pemimpin tunggal, sehingga Soeharto dengan mudah memberangusnya dalam suatu politik korporatif.
Akan tetapi kini organisasi massa bersifat cair. Pertama, organisasi massa membentuk stelsel yang otonom sehingga jumlahnya meningkat pesat. Yang selama ini dideteksi sebagai teroris menggunakan praktek ini.
Kedua, simpatisan dapat mendukung suatu organisasi massa dalam waktu-waktu tertentu, tanpa perlu menjadi anggota aktif. Suatu mobilisasi, entah berbentuk demonstrasi atau anarki, dapat menggerakkan simpatisan-simpatisan yang memiliki tujuan pribadi tersendiri atau sejajar dengan organisasi massa tersebut. Demonstrasi di antara anggota dan simpatisan organisasi massa yang berbeda (seperti pada AKKBB) mengindikasikan hal ini.
Ketiga, individu dalam organisasi massa menjadi lebih mandiri dalam berpikir dan berkesadaran, sehingga mampu menyempal dari organisasi massa tersebut. Di masa reformasi sempalan kerap menuju titik yang lebih radikal, misalnya pada kemunculan partai sempalan.
Keempat, sementara pemikiran dan tindakan konvensional berkembang di kampus, organisasi massa kian menjadi wadah gerakan sosial baru. Benjamin White telah mendeteksi gerakan kritis dalam organisasi massa. Sebetulnya tidak hanya itu, Zada melihat gerakan ultra kanan pula yang diwadahi media massa.
Sebetulnya untuk meningkatkan keadaban negara-negara modern Norbert Elias telah menyarankan pengucilan tindak kekerasan hanya dalam wadah legitimasi aparat militer dan polisi. Namun sebaliknya, sejak reformasi kita justru memilih membuka keran bagi organisasi massa pengamanan swakarsa.
Maka sejak itu kita pun harus bersiap akan mengucurnya martir dari keran organisasi massa. Tidak terkecuali dari organisasi massa keagamaan.
Salah satu isu utama di sekitar kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) ialah terbunuhnya martir. Kenangan akan martir sebagai peletup perubahan rejim menghantui sejak pergantian dari pemerintahan Soekarno kepada Soeharto, dari Soeharto kepada Habibie, dan dari Habibie kepada Abdurrahman Wahid.
Tidak heran kemunculan martir saat ini dipandang berpotensi untuk merubuhkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tak heran pula aparat pemerintah menahan mati-matian jatuhnya martir.
Berkaca dari sejarah, martir kerap muncul dari kalangan mahasiswa. Orang biasa boleh meninggal tanpa menggoyang pemerintahan, namun kematian seorang mahasiswa dalam demonstrasi segera membuncah menjadi bola salju yang menuntut kejatuhan rejim.
Kekerasan polisi kepada mahasiswa beberapa pekan silam, misalnya, diramaikan sebagaimana upacara menunggu seorang martir. Suasana dipandang menjadi genting, dan semua pihak bersiap bergerak. Namun toh tidak seorangpun meninggal sebagai martir.
Aparat negara yang berpotensi mengendalikan sekaligus melakukan kekerasan berupaya menahan diri untuk tidak melakukannya. Sayang, tidak diperkirakan munculnya potensi kekerasan dari –memakai istilah Khamami Zada—kelompok Islam radikal. Zada mendeteksi kelompok tersebut antara lain FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir.
Dan kini terjadilah kekerasan oleh FPI kepada kelompok-kelompok keagamaan lain, yang antara lain terdiri atas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada hari Minggu (31 Mei 2008) di bilangan Monumen Nasional.
Akankah muncul martir dari kalangan agamawan?
Belajar PKI dan PDIP
Setelah Barisan Tani Indonesia (BTI) –organisasi onderbouw Partai Komunis Indonesia (PKI)—berhasil merumuskan tujuh setan desa, ternyata salah satunya ialah golongan kiai di pedesaan. Kuntowijoyo mencatat, pada saat itu terlalu sulit bagi warga desa untuk melukai kiai di desanya sendiri, maupun warga desa lain yang menjadi tetangga dan kerabatnya.
Namun dalam suatu massa yang besar, selalu muncul perkecualian. Dan justru tindakan pengecualian tersebut menghasilkan martir. Seorang kiai terbunuh.
Hasilnya ialah tikaman balik yang merajalela bak air bah berdarah sepanjang tahun 1965 dan 1966. Lalu di pedesaan terjadi pembunuhan PKI secara besar-besaran, sebagian akhirnya dilakukan oleh warga desa sendiri.
Bukti sejarah lain akan hadirnya martir di luar kalangan mahasiswa ialah kala kantor yang diduduki simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diserbu massa pada pertengahan tahun 1996. Hanya selang beberapa jam kemudian rakyat lapisan bawah ganti membakar Jakarta.
Sebetulnya bentrokan FPI dan NU sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu, kala Gus Dur diusir dari suatu seminar. Balasannya ialah pengusiran anggota FPI dan perusakan hartanya, terutama di Jawa Timur.
Memperhitungkan Organisasi Massa
Segera setelah PKI dibekukan, pengembangan pengetahuan sosial perihal organisasi massa terhenti bertahun-tahun. Akibatnya kita gagap menghadapi organisasi massa yang menjamur sejak awal reformasi.
Namun kini mau tidak mau kita perlu memperhitungkan ulang organisasi massa dalam suatu kondisi sosial dan politik yang sangat cair. Organisasi massa masa kini tidak pernah seketat di masa sebelum 1970-an. Pada masa itu organisasi massa sangat tergantung kepada segelintir atau pemimpin tunggal, sehingga Soeharto dengan mudah memberangusnya dalam suatu politik korporatif.
Akan tetapi kini organisasi massa bersifat cair. Pertama, organisasi massa membentuk stelsel yang otonom sehingga jumlahnya meningkat pesat. Yang selama ini dideteksi sebagai teroris menggunakan praktek ini.
Kedua, simpatisan dapat mendukung suatu organisasi massa dalam waktu-waktu tertentu, tanpa perlu menjadi anggota aktif. Suatu mobilisasi, entah berbentuk demonstrasi atau anarki, dapat menggerakkan simpatisan-simpatisan yang memiliki tujuan pribadi tersendiri atau sejajar dengan organisasi massa tersebut. Demonstrasi di antara anggota dan simpatisan organisasi massa yang berbeda (seperti pada AKKBB) mengindikasikan hal ini.
Ketiga, individu dalam organisasi massa menjadi lebih mandiri dalam berpikir dan berkesadaran, sehingga mampu menyempal dari organisasi massa tersebut. Di masa reformasi sempalan kerap menuju titik yang lebih radikal, misalnya pada kemunculan partai sempalan.
Keempat, sementara pemikiran dan tindakan konvensional berkembang di kampus, organisasi massa kian menjadi wadah gerakan sosial baru. Benjamin White telah mendeteksi gerakan kritis dalam organisasi massa. Sebetulnya tidak hanya itu, Zada melihat gerakan ultra kanan pula yang diwadahi media massa.
Sebetulnya untuk meningkatkan keadaban negara-negara modern Norbert Elias telah menyarankan pengucilan tindak kekerasan hanya dalam wadah legitimasi aparat militer dan polisi. Namun sebaliknya, sejak reformasi kita justru memilih membuka keran bagi organisasi massa pengamanan swakarsa.
Maka sejak itu kita pun harus bersiap akan mengucurnya martir dari keran organisasi massa. Tidak terkecuali dari organisasi massa keagamaan.
Senin, 21 April 2008
Pemotongan APBN/D Laik Dijalankan
Oleh Ivanovich Agusta
Hati terasa gemas menerima sajian diskursus kesulitan pemotongan 15 persen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Seorang menteri menawar perintah menteri keuangan (Menkeu) tersebut: pemotongan akan dilakukan kepada aparatnya sendiri, maka layanan kepada masyarakat bakal menurun. Menteri lainnya hendak menurunkan pengawasan sehingga kualitas proyek menjadi rendah.
Di satu titik memang berkembang pertanyaan, untuk siapakah keputusan Menkeu tersebut? Pertanyaan serupa sudah muncul sejak pemotongan biaya perjalanan pada tahun anggaran 2007. Pertanyaan itu dikipasi rumor bahwa dana juga mengalir kepada konglomerat-pejabat untuk menambal proyek swastanya yang kedodoran. Belum cukup dari tahun anggaran lalu, maka pada tahun anggaran ini dilaksanakan kebijakan serupa, ditambah rencana pelimpahan proyek untuk menguatkan tambalan tersebut.
Rumor sebaiknya dilawan dengan transparansi keproyekan! Nah, dalam konteks yang sama itulah menjadi janggal mendapati diskursus kesulitan pemotongan APBN, yang hampir pasti merembet kepada pemotongan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Apalagi dengan menakut-nakuti pelemahan layanan dan kualitas proyek. Sebetulnya pemotongan 15 persen, bahkan mungkin sampai 25 persen anggaran tetap laik diberlakukan dalam APBN/D. Sangat mungkin pemotongan serupa layak pula dilaksanakan di lembaga yudikatif dan legislatif.
Transparansi Proyek
Anggaran pemerintah terbagi atas biaya rutin untuk menjalankan pemerintahan, dan biaya pembangunan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Setelah reformasi diketahui anggaran pembangunan biasanya lebih rendah daripada anggaran rutin. Sayang penggunaan anggaran rutin sering dipermasalahkan lantaran dibelikan barang mewah pejabat pusat dan daerah, seperti mobil, mebel dan bangunan baru. Tulisan ini tidak menyoroti anggaran rutin, sekalipun penghematan barang mewah pasti bisa dilakukan di sini.
Tulisan lebih meninjau efektivitas anggaran pembangunan. Penyaluran anggaran dilakukan secara swakelola atau tender. Anggaran tiap kegiatan swakelola tidak lebih dari Rp 50 juta, dan secara keseluruhan berjumlah jauh lebih kecil daripada nilai yang ditenderkan.
Maka pembangunan Indonesia saat ini hampir seluruhnya dilaksanakan swasta, bukan oleh pemerintah sendiri. Peraturan tender dengan batas nilai rupiah yang kecil di atas sempat mengundang perdebatan. Di satu sisi, tender memungkinkan aliran dana konsumsi dari pemerintah kepada swasta, sehingga menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional.
Namun di sisi lain, menguatnya peran swasta langsung dalam pembangunan menandakan tertancapnya kuku-kuku neoliberalisme. Tentu hasil kegiatan swasta selalu diklaim oleh pemerintah, kecuali saat muncul musibah seperti banjir yang langsung dialamatkan kepada kelalaian konsultan drainase.
Dalam tender inilah pemerintah biasa mengambil rente. Keleluasaan rente bahkan diresmikan melalui libur hari Sabtu, agar aparat pemerintah bisa “ngobyek”. Lazim diketahui, setelah dana proyek dinegosiasikan, lantas kantor dan aparat pemerintah memperoleh rente yang tinggi. Mungkin 20 persen, bahkan biasa pula mencapai 60 persen dari nilai proyek. Jangan lupa mencatat fakta korupsi di pengadilan: kebutuhan hidup keseharian dan barang mewah aparat pemerintah juga biasa dicukupi konsultan swasta. Lagipula sebagian pejabat mendirikan konsultan untuk menggerakkan mencairkan anggaran pembangunan di kantornya sendiri.
Tidak pelak lagi, seharusnya pengurangan rente pemerintah itulah yang menjadi pengisi kebutuhan pemotongan dana APBN/D. Pemotongan rente semestinya sekaligus memerangi korupsi. Di samping itu, anggaran rutin yang tidak perlu dipotong jelas meniadakan alasan pengurangan layanan masyarakat atau penurunan kualitas pembangunan.
Pembangunan Partisipatif
Pemerintah masih mengembangkan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). Evaluasi menunjukkan, bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi satu-satunya cara efektif mewujudkan pembangunan yang murah dan bersih.
Sejak tahun 1998 puluhan program pemberdayaan mengajak masyarakat berpartisipasi menggali kebutuhan dan merancang anggaran, lalu mendiskusikannya dalam musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Sampai pada level kecamatan partisipasi masyarakat terkawal erat.
Sayang usulan warga kerap dimatikan lalu diubah dalam musrenbang di tingkat kabupaten, propinsi, hingga nasional. Tiba-tiba bisa muncul usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau titipan kepala daerah. Lebih lanjut, saat pembahasan anggaran tiba-tiba menyelinap titipan anggota DPR/D (Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah).
Menariknya, uji coba P2SPP memunculkan peluang perubahan wajah APBN/D menjadi lebih murah dan efektif. Bisa lebih efektif karena pembangunan bermula dari penggalian gagasan warga secara partisipatif. Pembangunan lebih murah karena usulan masyarakat bisa dikerjakan sendiri oleh warga, sekaligus ditambahi swadaya lokal.
Syaratnya, pertama, musrenbang dijadikan satu-satunya wahana pengisi anggaran pembangunan dalam ABPN/D. Syarat ini membatasi campur tangan di belakang layar oleh pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Kedua, SKPD, DPR/D, juga swasta, turut berkompetisi dengan masyarakat sejak tataran desa. Posisi setara di antara tiang-tiang pembangunan tersebut memungkinkan pembangunan dirasakan bersama-sama sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian.
Ketiga, penyebaran informasi hasil musrenbang. Informasi menjadi bahan pelajaran untuk mengusulkan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.
Hati terasa gemas menerima sajian diskursus kesulitan pemotongan 15 persen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Seorang menteri menawar perintah menteri keuangan (Menkeu) tersebut: pemotongan akan dilakukan kepada aparatnya sendiri, maka layanan kepada masyarakat bakal menurun. Menteri lainnya hendak menurunkan pengawasan sehingga kualitas proyek menjadi rendah.
Di satu titik memang berkembang pertanyaan, untuk siapakah keputusan Menkeu tersebut? Pertanyaan serupa sudah muncul sejak pemotongan biaya perjalanan pada tahun anggaran 2007. Pertanyaan itu dikipasi rumor bahwa dana juga mengalir kepada konglomerat-pejabat untuk menambal proyek swastanya yang kedodoran. Belum cukup dari tahun anggaran lalu, maka pada tahun anggaran ini dilaksanakan kebijakan serupa, ditambah rencana pelimpahan proyek untuk menguatkan tambalan tersebut.
Rumor sebaiknya dilawan dengan transparansi keproyekan! Nah, dalam konteks yang sama itulah menjadi janggal mendapati diskursus kesulitan pemotongan APBN, yang hampir pasti merembet kepada pemotongan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Apalagi dengan menakut-nakuti pelemahan layanan dan kualitas proyek. Sebetulnya pemotongan 15 persen, bahkan mungkin sampai 25 persen anggaran tetap laik diberlakukan dalam APBN/D. Sangat mungkin pemotongan serupa layak pula dilaksanakan di lembaga yudikatif dan legislatif.
Transparansi Proyek
Anggaran pemerintah terbagi atas biaya rutin untuk menjalankan pemerintahan, dan biaya pembangunan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Setelah reformasi diketahui anggaran pembangunan biasanya lebih rendah daripada anggaran rutin. Sayang penggunaan anggaran rutin sering dipermasalahkan lantaran dibelikan barang mewah pejabat pusat dan daerah, seperti mobil, mebel dan bangunan baru. Tulisan ini tidak menyoroti anggaran rutin, sekalipun penghematan barang mewah pasti bisa dilakukan di sini.
Tulisan lebih meninjau efektivitas anggaran pembangunan. Penyaluran anggaran dilakukan secara swakelola atau tender. Anggaran tiap kegiatan swakelola tidak lebih dari Rp 50 juta, dan secara keseluruhan berjumlah jauh lebih kecil daripada nilai yang ditenderkan.
Maka pembangunan Indonesia saat ini hampir seluruhnya dilaksanakan swasta, bukan oleh pemerintah sendiri. Peraturan tender dengan batas nilai rupiah yang kecil di atas sempat mengundang perdebatan. Di satu sisi, tender memungkinkan aliran dana konsumsi dari pemerintah kepada swasta, sehingga menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional.
Namun di sisi lain, menguatnya peran swasta langsung dalam pembangunan menandakan tertancapnya kuku-kuku neoliberalisme. Tentu hasil kegiatan swasta selalu diklaim oleh pemerintah, kecuali saat muncul musibah seperti banjir yang langsung dialamatkan kepada kelalaian konsultan drainase.
Dalam tender inilah pemerintah biasa mengambil rente. Keleluasaan rente bahkan diresmikan melalui libur hari Sabtu, agar aparat pemerintah bisa “ngobyek”. Lazim diketahui, setelah dana proyek dinegosiasikan, lantas kantor dan aparat pemerintah memperoleh rente yang tinggi. Mungkin 20 persen, bahkan biasa pula mencapai 60 persen dari nilai proyek. Jangan lupa mencatat fakta korupsi di pengadilan: kebutuhan hidup keseharian dan barang mewah aparat pemerintah juga biasa dicukupi konsultan swasta. Lagipula sebagian pejabat mendirikan konsultan untuk menggerakkan mencairkan anggaran pembangunan di kantornya sendiri.
Tidak pelak lagi, seharusnya pengurangan rente pemerintah itulah yang menjadi pengisi kebutuhan pemotongan dana APBN/D. Pemotongan rente semestinya sekaligus memerangi korupsi. Di samping itu, anggaran rutin yang tidak perlu dipotong jelas meniadakan alasan pengurangan layanan masyarakat atau penurunan kualitas pembangunan.
Pembangunan Partisipatif
Pemerintah masih mengembangkan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). Evaluasi menunjukkan, bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi satu-satunya cara efektif mewujudkan pembangunan yang murah dan bersih.
Sejak tahun 1998 puluhan program pemberdayaan mengajak masyarakat berpartisipasi menggali kebutuhan dan merancang anggaran, lalu mendiskusikannya dalam musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Sampai pada level kecamatan partisipasi masyarakat terkawal erat.
Sayang usulan warga kerap dimatikan lalu diubah dalam musrenbang di tingkat kabupaten, propinsi, hingga nasional. Tiba-tiba bisa muncul usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau titipan kepala daerah. Lebih lanjut, saat pembahasan anggaran tiba-tiba menyelinap titipan anggota DPR/D (Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah).
Menariknya, uji coba P2SPP memunculkan peluang perubahan wajah APBN/D menjadi lebih murah dan efektif. Bisa lebih efektif karena pembangunan bermula dari penggalian gagasan warga secara partisipatif. Pembangunan lebih murah karena usulan masyarakat bisa dikerjakan sendiri oleh warga, sekaligus ditambahi swadaya lokal.
Syaratnya, pertama, musrenbang dijadikan satu-satunya wahana pengisi anggaran pembangunan dalam ABPN/D. Syarat ini membatasi campur tangan di belakang layar oleh pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Kedua, SKPD, DPR/D, juga swasta, turut berkompetisi dengan masyarakat sejak tataran desa. Posisi setara di antara tiang-tiang pembangunan tersebut memungkinkan pembangunan dirasakan bersama-sama sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian.
Ketiga, penyebaran informasi hasil musrenbang. Informasi menjadi bahan pelajaran untuk mengusulkan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.
Orang Desa dan Thaksin (Indonesian Villagers and Thaksin)
Oleh Ivanovich Agusta
Dukungan mayoritas orang desa bakal mengembalikan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra ke tampuk semula. Fenomena ini memukau karena sekaligus menunjukkan kesenjangan politik yang kuat dengan orang kota—yang justru beminat melenyapkan kelompok Thaksin.
Sayup-sayup terasa paralelisme sejarah dengan pemilu pertama awal reformasi Indonesia, tahun 1999. Gairah orang desa kepada Partai Golkar membalik opini kelas atas yang menginginkan penghancuran partai pemerintahan Soeharto ini.
Politik mutakhir orang desa mencuatkan tiga temuan penting. Pertama, tidak tepat (lagi) memaknai orang desa bersifat masa bodoh kepada politik. Mereka justru mempertontonkan pilihan politisnya.
Kedua, opini sementara pihak salah sewaktu menafsirkan pilihan orang desa adalah mengusung status quo. Sebaliknya, orang desa sedang menyampaikan pesan pentingnya pemimpin menyejahterakan kelompok terbawah bangsa.
Ketiga, permainan politik semacam demokrasi, sosialisme, juga kapitalisme bisa ditolerir sementara waktu. Namun pada saatnya rakyat desalah yang mengevaluasi seluruh faktor politik, atas penilaian kemampuan pemerintah memenuhi bahan pokok kebutuhan rakyat, disertai akses lembaga keuangan, alat dan bahan produksi. Di samping sejalan dengan kasus Thaksin, pernyataan ini difalsifikasi oleh penurunan dukungan justru pada presiden Venezuela populer, Hugo Chaves, beberapa waktu lalu.
Industri atau Pertanian
Konteks pedesaan berbeda –mungkin juga berlawanan—dengan perkotaan. Buruh dan kelompok menengah merupakan elemen penting kota. Merekalah yang mengiris kue ekonomi lebih besar sejauh didasarkan pertumbuhan dan kapitalisme global.
Perbedaan konteks sosial penting, karena menjelaskan arti suara buruh dan kelas menengah di Eropa sejak Revolusi Industri (1750-1850). Industrialisme dibarengi perusakan ikatan komunitas, kekerabatan, dan kelompok kecil di desa. Penguatan individualisme lalu melemparkan orang desa ke posisi buncit sejauh aspek pengetahuan, ekonomi, dan status sosial. Wilayah pedesaan berikut pola sosial desa hampir-hampir menghilang, digantikan dominasi politik, ekonomi, hingga demografi masyarakat kota.
Saat sebagian pakar menelan bulat-bulat proposisi kekuatan politis orang kota –sebagaimana sejarah Eropa—akar serupa tumbuh dari boikot buruh yang menggetarkan dunia kolonial. Misalnya sejak pergantian abad ke 20 di Indonesia. Sebetulnya goncangan terasa karena ekonomi industri dan masyarakat kolonialis sungguh bergantung kepada tukang, operator dan kerani.
Namun proklamasi kemerdekaan membalik posisi itu. Dukungan orang desa kepada kemerdekaan jelaslah otentik! Karena merekalah yang benar-benar dirugikan dan ditindas sejak merkantilisme VOC dan berlanjut dengan tanam paksa Hindia Belanda. Karena merekalah –yang meliputi hampir seluruh rakyat Indonesia—yang benar-benar membutuhkan kemerdekaan!
Jika merekam perlawanan-perlawanan petani serta bantuan orang desa dalam perang gerilya, patutlah menyematkan golongan revolusioner di dada mereka. Sebagai catatan, saat itu pedagang, pegawai, cerdik cendekia –bukan orang desa— justru mendapatkan keuntungan, pekerjaan dan uang dari gerak ekonomi kolonial.
Sementara industrialisasi Eropa merusak ikatan komunitas desa, penjajahan Belanda, Inggris, Perancis, dan Jepang justru membiarkan ikatan komunal tetap terjalin. Hanya pemerintahan Soeharto yang berupaya merusaknya demi massifikasi pembangunan ekonomi desa sejak 1979.
Namun mengacu pada kedalaman kapitalisme sebagai indikator impak pembangunan, ternyata data potensi desa 2006 menunjukkan sepuluh persen desa tidak pernah menjalani monetisasi, sementara 70 persen desa tetap mengandalkan tukar menukar lokal melengkapi pertukaran komoditas dengan kapitalis dari luar desa.
Lebih lanjut, masih 60 persen penduduk tinggal di pedesaan. Sedangkan ikatan dengan desa muasal tetap membetot sebagian orang kota.
Alhasil, suara orang desa dan jaringannya tetap mayoritas dalam kancah politik nasional. Keterbukaan masa kini memungkinkan orang desa memamerkan pilihan politisnya. Namun tekanan yang terlalu mendalam juga berakhir sama, karena kemelaratan meringankan beban orang desa kala melakukan revolusi pilihan–contohnya saat orang desa mempertahankan proklamasi kemerdekaan.
Evaluasi Impak
Argumen orang desa mendukung Thaksin tegas, yakni pada kemampuannya menyediakan kebutuhan secara murah atau gratis. Evaluasi impak kepemimpinan bangsa ini bernilai tinggi, jika dibandingkan kasus negara-negara Sub Sahara Afrika yang sama-sama dilanda krisis ekonomi. Di Afrika pemimpin yang semula didukung orang desa kemudian mencederainya lantaran mengalah kepada donor internasional yang justru menghendaki pengurangan subsidi rakyat dan pertanian. Akibatnya orang desa menarik dukungannya.
Sayang pemerintah Indonesia tampaknya bersatu gerbong dengan Afrika. Orang desa dilukai melalui pengurangan subsidi migas untuk melaut hingga memasak. Harga alat dan bahan pertanian ditinggikan sekaligus menjadi langka. Tekanan ditambah dengan pembatasan harga dan keuntungan komoditas pertanian guna melayani orang kota yang jelas-jelas berjumlah lebih sedikit.
Jika bersedia, periode awal kemerdekaan membuka celah penyelesaian lain kala alat dan bahan produksi juga terbatas, yaitu solidaritas sosial. Di kala panggilan “bung” benar-benar merepresentasikan sempitnya kesenjangan sosial-ekonomi antara pemimpin bangsa dan orang desa.
Dukungan mayoritas orang desa bakal mengembalikan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra ke tampuk semula. Fenomena ini memukau karena sekaligus menunjukkan kesenjangan politik yang kuat dengan orang kota—yang justru beminat melenyapkan kelompok Thaksin.
Sayup-sayup terasa paralelisme sejarah dengan pemilu pertama awal reformasi Indonesia, tahun 1999. Gairah orang desa kepada Partai Golkar membalik opini kelas atas yang menginginkan penghancuran partai pemerintahan Soeharto ini.
Politik mutakhir orang desa mencuatkan tiga temuan penting. Pertama, tidak tepat (lagi) memaknai orang desa bersifat masa bodoh kepada politik. Mereka justru mempertontonkan pilihan politisnya.
Kedua, opini sementara pihak salah sewaktu menafsirkan pilihan orang desa adalah mengusung status quo. Sebaliknya, orang desa sedang menyampaikan pesan pentingnya pemimpin menyejahterakan kelompok terbawah bangsa.
Ketiga, permainan politik semacam demokrasi, sosialisme, juga kapitalisme bisa ditolerir sementara waktu. Namun pada saatnya rakyat desalah yang mengevaluasi seluruh faktor politik, atas penilaian kemampuan pemerintah memenuhi bahan pokok kebutuhan rakyat, disertai akses lembaga keuangan, alat dan bahan produksi. Di samping sejalan dengan kasus Thaksin, pernyataan ini difalsifikasi oleh penurunan dukungan justru pada presiden Venezuela populer, Hugo Chaves, beberapa waktu lalu.
Industri atau Pertanian
Konteks pedesaan berbeda –mungkin juga berlawanan—dengan perkotaan. Buruh dan kelompok menengah merupakan elemen penting kota. Merekalah yang mengiris kue ekonomi lebih besar sejauh didasarkan pertumbuhan dan kapitalisme global.
Perbedaan konteks sosial penting, karena menjelaskan arti suara buruh dan kelas menengah di Eropa sejak Revolusi Industri (1750-1850). Industrialisme dibarengi perusakan ikatan komunitas, kekerabatan, dan kelompok kecil di desa. Penguatan individualisme lalu melemparkan orang desa ke posisi buncit sejauh aspek pengetahuan, ekonomi, dan status sosial. Wilayah pedesaan berikut pola sosial desa hampir-hampir menghilang, digantikan dominasi politik, ekonomi, hingga demografi masyarakat kota.
Saat sebagian pakar menelan bulat-bulat proposisi kekuatan politis orang kota –sebagaimana sejarah Eropa—akar serupa tumbuh dari boikot buruh yang menggetarkan dunia kolonial. Misalnya sejak pergantian abad ke 20 di Indonesia. Sebetulnya goncangan terasa karena ekonomi industri dan masyarakat kolonialis sungguh bergantung kepada tukang, operator dan kerani.
Namun proklamasi kemerdekaan membalik posisi itu. Dukungan orang desa kepada kemerdekaan jelaslah otentik! Karena merekalah yang benar-benar dirugikan dan ditindas sejak merkantilisme VOC dan berlanjut dengan tanam paksa Hindia Belanda. Karena merekalah –yang meliputi hampir seluruh rakyat Indonesia—yang benar-benar membutuhkan kemerdekaan!
Jika merekam perlawanan-perlawanan petani serta bantuan orang desa dalam perang gerilya, patutlah menyematkan golongan revolusioner di dada mereka. Sebagai catatan, saat itu pedagang, pegawai, cerdik cendekia –bukan orang desa— justru mendapatkan keuntungan, pekerjaan dan uang dari gerak ekonomi kolonial.
Sementara industrialisasi Eropa merusak ikatan komunitas desa, penjajahan Belanda, Inggris, Perancis, dan Jepang justru membiarkan ikatan komunal tetap terjalin. Hanya pemerintahan Soeharto yang berupaya merusaknya demi massifikasi pembangunan ekonomi desa sejak 1979.
Namun mengacu pada kedalaman kapitalisme sebagai indikator impak pembangunan, ternyata data potensi desa 2006 menunjukkan sepuluh persen desa tidak pernah menjalani monetisasi, sementara 70 persen desa tetap mengandalkan tukar menukar lokal melengkapi pertukaran komoditas dengan kapitalis dari luar desa.
Lebih lanjut, masih 60 persen penduduk tinggal di pedesaan. Sedangkan ikatan dengan desa muasal tetap membetot sebagian orang kota.
Alhasil, suara orang desa dan jaringannya tetap mayoritas dalam kancah politik nasional. Keterbukaan masa kini memungkinkan orang desa memamerkan pilihan politisnya. Namun tekanan yang terlalu mendalam juga berakhir sama, karena kemelaratan meringankan beban orang desa kala melakukan revolusi pilihan–contohnya saat orang desa mempertahankan proklamasi kemerdekaan.
Evaluasi Impak
Argumen orang desa mendukung Thaksin tegas, yakni pada kemampuannya menyediakan kebutuhan secara murah atau gratis. Evaluasi impak kepemimpinan bangsa ini bernilai tinggi, jika dibandingkan kasus negara-negara Sub Sahara Afrika yang sama-sama dilanda krisis ekonomi. Di Afrika pemimpin yang semula didukung orang desa kemudian mencederainya lantaran mengalah kepada donor internasional yang justru menghendaki pengurangan subsidi rakyat dan pertanian. Akibatnya orang desa menarik dukungannya.
Sayang pemerintah Indonesia tampaknya bersatu gerbong dengan Afrika. Orang desa dilukai melalui pengurangan subsidi migas untuk melaut hingga memasak. Harga alat dan bahan pertanian ditinggikan sekaligus menjadi langka. Tekanan ditambah dengan pembatasan harga dan keuntungan komoditas pertanian guna melayani orang kota yang jelas-jelas berjumlah lebih sedikit.
Jika bersedia, periode awal kemerdekaan membuka celah penyelesaian lain kala alat dan bahan produksi juga terbatas, yaitu solidaritas sosial. Di kala panggilan “bung” benar-benar merepresentasikan sempitnya kesenjangan sosial-ekonomi antara pemimpin bangsa dan orang desa.
Demokrasi dan Orang Miskin (Democracy and the Poor in Indonesia)
Oleh Ivanovich Agusta
Heboh ikatan demokrasi dan kesejahteraan terus membola salju semenjak Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkannya lebih dari sebulan lalu. Polemik jelas bermanfaat menguji konsep demokrasi lebih mendalam. Sesungguhnya kala mencantelkan demokrasi dengan kesejahteraan, paling jitu mengais kaitannya dengan orang miskin!
Polemik telah mencuatkan kemajuan setelah disadari demokrasi ternyata bukanlah konsep tunggal, melainkan pasca Perang Dingin telah muncul beragam muka demokrasi. Keragaman –bahkan pertentangan—paradigma-paradigma demokrasi ini menjadikannya benar-benar pisau bermata dua bagi orang miskin. Di sudut merah demokrasi menjadi corong suara orang miskin. Namun di sudut biru, alih-alih menyejahterakan, demokrasi malah menjadi tirani dengan pisau penikam orang miskin sendiri.
Pisau Penikam
Demokrasi yang tereduksi menjadi sekedar pemilihan umum, apalagi tercemari ideologi neoliberal, adalah pembunuh suara orang miskin. Pemilu diselenggarakan dalam periode yang jarang, dan minimal dipadati strategi kampanye untuk memanipulasi realitas. Pada titik ekstrim pemilu memanipulasi orang miskin sebagai pemilih, menambah atau mengurangi jumlah mereka, mengiming-imingi sejumlah uang, hingga membunuh tokoh mereka semacam Benazir Bhutto.
Tidak heran sejak tahun 1960-an muncul gejala penurunan drastis pencoblos pemilu di negara maju dan miskin. Namun bukannya menafsirkan penurunan ini sebagai boikot orang miskin, penganut neoliberal memanipulasikannya sebagai pertanda kepuasan orang miskin yang menolak penggantian rejim.
Sayang pengalaman negara Afrika Sub Sahara menunjukkan, setelah suatu pemerintah baru muncul didukungan mayoritas orang miskin pedesaan, ironisnya ia tidak bisa lagi membawa mandat suara orang miskin. Tanpa orang kota dan pebisnis dari dalam dan luar negeri, lembaga dan negara donor menolak membantu perekonomian negara miskin tersebut. Melalui perisai “program penyesuaian struktural” (SAP, Structural Adjusment Program) sekaligus “tata kelola yang baik” (good governance) donor mendesak pemerintah baru mengurangi subsidi pertanian dan orang miskin, sembari melebarkan ladang bagi pedagang dalam dan luar negeri yang lazim tinggal di perkotaan.
Lebih dalam lagi, modal sosial orang miskin dimaknai sekadar kemampuan swadaya, yang justru digunakan untuk mendanai sebagian program pedesaan. Secara kontradiktif ikatan paternalistik di pedesaan dan di kalangan orang miskin dipuji karena dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi program. Namun ikatan paternalistik –kabilah, ninik-mamak, seka, kekeluargaan—segera diharamkan dalam membentuk tata kelola pemerintahan, karena berpeluang meningkatkan kemandirian dan solidaritas bangsa, yang selanjutnya membatasi akses modal asing.
Di Indonesia sempat muncul pertanyaan, mengapa orang miskin di desa diharuskan berdiskusi berminggu-minggu, meninggalkan jam kerjanya sendiri, kemudian mengerjakan bangunan proyek dengan bayaran rendah untuk mendapatkan jalan desa, jembatan, prasarana air bersih, dengan selalu didampingi konsultan swasta? Mengapa, sebaliknya, orang-orang kota yang diam saja, tanpa bergotong royong, tiba-tiba sudah mendapati di sekitar rumahnya infrastruktur transportasi, komunikasi, kesehatan dan pendidikan, yang dibangun oleh pemerintah dibantu konsultan swasta?
Pisau Bermanfaat
Hubungan demokrasi dan orang miskin menjadi jelas justru ketika lapisan atas –baik dari kalangan cerdik cendekia, aparat pemerintah, kalangan swasta maupun pendamping masyarakat—hendak menolaknya. Penolakan pemerintahan demokratis paling awal dalam sejarah umat manusia ditunjukkan filsuf kenamaan Yunani, Plato. Di antara beragam konsep memimpin negara, ia menuduh demokrasi tidak mampu menegakkan negara. Alasannya, dalam demokrasi dimungkinkan suara dan pemosisian orang-orang miskin dalam posisi yang tinggi, minimal sejajar dengan kaum cerdik cendekia. Menurutnya orang miskin tidak memiliki kemampuan setinggi filsuf, sehingga jika suara mereka memerintah dipastikan negara menjadi hancur.
Merujuk dokumen-dokumen pembangunan Indonesia, posisi platonis tumbuh dengan menuduh orang miskin sebagai penyebab rangkaian masalah pembangunan. Seluruh dokumen konsisten diawali pokok masalah, tempat orang miskin menjadi aktor utama.
Terdapat dua kelemahan orientasi masalah. Pertama, cenderung menempatkan masalah inheren pada orang miskin, sekaligus memposisikan orang luar (pemerintah, konsultan swasta, donor) sebagai imam mahdi pemecah masalah. Kedua, saat disadari masalah bersumber di luar kelompok miskin dan wilayah tertinggal, masalah itu digeser menjadi tantangan luar sehingga dilepaskan dari penanganan suatu proyek pembangunan –karena ketiadaan koordinasi penuh lintas pembangunan. Meskipun pihak luar bermandikan masalah namun secara fisik tidak pernah ditindak.
Sebetulnya ada alternatif yang lebih manusiawi, yaitu orientasi kepada masalah digeser menjadi orientasi potensi. Dengan membuang masalah, yang digali di lapangan ialah potensi-potensi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Potensi dikumpulkan dari kalangan orang miskin sekaligus pihak lain yang solider membantunya.
Kolaborasi potensi dan tujuan bersama ini menjadi modal dasar perubahan struktur masyarakat menuju keadilan. Menyadari potensi orang miskin merupakan senjata utama untuk melawan kebimbangan demokrasi platonis. Dan, makna demokrasi perlu diperluas dari sekedar pemilu menjadi mencakup merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan bersama orang miskin.
Heboh ikatan demokrasi dan kesejahteraan terus membola salju semenjak Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkannya lebih dari sebulan lalu. Polemik jelas bermanfaat menguji konsep demokrasi lebih mendalam. Sesungguhnya kala mencantelkan demokrasi dengan kesejahteraan, paling jitu mengais kaitannya dengan orang miskin!
Polemik telah mencuatkan kemajuan setelah disadari demokrasi ternyata bukanlah konsep tunggal, melainkan pasca Perang Dingin telah muncul beragam muka demokrasi. Keragaman –bahkan pertentangan—paradigma-paradigma demokrasi ini menjadikannya benar-benar pisau bermata dua bagi orang miskin. Di sudut merah demokrasi menjadi corong suara orang miskin. Namun di sudut biru, alih-alih menyejahterakan, demokrasi malah menjadi tirani dengan pisau penikam orang miskin sendiri.
Pisau Penikam
Demokrasi yang tereduksi menjadi sekedar pemilihan umum, apalagi tercemari ideologi neoliberal, adalah pembunuh suara orang miskin. Pemilu diselenggarakan dalam periode yang jarang, dan minimal dipadati strategi kampanye untuk memanipulasi realitas. Pada titik ekstrim pemilu memanipulasi orang miskin sebagai pemilih, menambah atau mengurangi jumlah mereka, mengiming-imingi sejumlah uang, hingga membunuh tokoh mereka semacam Benazir Bhutto.
Tidak heran sejak tahun 1960-an muncul gejala penurunan drastis pencoblos pemilu di negara maju dan miskin. Namun bukannya menafsirkan penurunan ini sebagai boikot orang miskin, penganut neoliberal memanipulasikannya sebagai pertanda kepuasan orang miskin yang menolak penggantian rejim.
Sayang pengalaman negara Afrika Sub Sahara menunjukkan, setelah suatu pemerintah baru muncul didukungan mayoritas orang miskin pedesaan, ironisnya ia tidak bisa lagi membawa mandat suara orang miskin. Tanpa orang kota dan pebisnis dari dalam dan luar negeri, lembaga dan negara donor menolak membantu perekonomian negara miskin tersebut. Melalui perisai “program penyesuaian struktural” (SAP, Structural Adjusment Program) sekaligus “tata kelola yang baik” (good governance) donor mendesak pemerintah baru mengurangi subsidi pertanian dan orang miskin, sembari melebarkan ladang bagi pedagang dalam dan luar negeri yang lazim tinggal di perkotaan.
Lebih dalam lagi, modal sosial orang miskin dimaknai sekadar kemampuan swadaya, yang justru digunakan untuk mendanai sebagian program pedesaan. Secara kontradiktif ikatan paternalistik di pedesaan dan di kalangan orang miskin dipuji karena dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi program. Namun ikatan paternalistik –kabilah, ninik-mamak, seka, kekeluargaan—segera diharamkan dalam membentuk tata kelola pemerintahan, karena berpeluang meningkatkan kemandirian dan solidaritas bangsa, yang selanjutnya membatasi akses modal asing.
Di Indonesia sempat muncul pertanyaan, mengapa orang miskin di desa diharuskan berdiskusi berminggu-minggu, meninggalkan jam kerjanya sendiri, kemudian mengerjakan bangunan proyek dengan bayaran rendah untuk mendapatkan jalan desa, jembatan, prasarana air bersih, dengan selalu didampingi konsultan swasta? Mengapa, sebaliknya, orang-orang kota yang diam saja, tanpa bergotong royong, tiba-tiba sudah mendapati di sekitar rumahnya infrastruktur transportasi, komunikasi, kesehatan dan pendidikan, yang dibangun oleh pemerintah dibantu konsultan swasta?
Pisau Bermanfaat
Hubungan demokrasi dan orang miskin menjadi jelas justru ketika lapisan atas –baik dari kalangan cerdik cendekia, aparat pemerintah, kalangan swasta maupun pendamping masyarakat—hendak menolaknya. Penolakan pemerintahan demokratis paling awal dalam sejarah umat manusia ditunjukkan filsuf kenamaan Yunani, Plato. Di antara beragam konsep memimpin negara, ia menuduh demokrasi tidak mampu menegakkan negara. Alasannya, dalam demokrasi dimungkinkan suara dan pemosisian orang-orang miskin dalam posisi yang tinggi, minimal sejajar dengan kaum cerdik cendekia. Menurutnya orang miskin tidak memiliki kemampuan setinggi filsuf, sehingga jika suara mereka memerintah dipastikan negara menjadi hancur.
Merujuk dokumen-dokumen pembangunan Indonesia, posisi platonis tumbuh dengan menuduh orang miskin sebagai penyebab rangkaian masalah pembangunan. Seluruh dokumen konsisten diawali pokok masalah, tempat orang miskin menjadi aktor utama.
Terdapat dua kelemahan orientasi masalah. Pertama, cenderung menempatkan masalah inheren pada orang miskin, sekaligus memposisikan orang luar (pemerintah, konsultan swasta, donor) sebagai imam mahdi pemecah masalah. Kedua, saat disadari masalah bersumber di luar kelompok miskin dan wilayah tertinggal, masalah itu digeser menjadi tantangan luar sehingga dilepaskan dari penanganan suatu proyek pembangunan –karena ketiadaan koordinasi penuh lintas pembangunan. Meskipun pihak luar bermandikan masalah namun secara fisik tidak pernah ditindak.
Sebetulnya ada alternatif yang lebih manusiawi, yaitu orientasi kepada masalah digeser menjadi orientasi potensi. Dengan membuang masalah, yang digali di lapangan ialah potensi-potensi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Potensi dikumpulkan dari kalangan orang miskin sekaligus pihak lain yang solider membantunya.
Kolaborasi potensi dan tujuan bersama ini menjadi modal dasar perubahan struktur masyarakat menuju keadilan. Menyadari potensi orang miskin merupakan senjata utama untuk melawan kebimbangan demokrasi platonis. Dan, makna demokrasi perlu diperluas dari sekedar pemilu menjadi mencakup merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan bersama orang miskin.
Bupati Menginap di Desa
Oleh Ivanovich Agusta
Kini bupati secara reguler menginap semalam di desa. Pergiliran antar desa dilakukan seminggu hingga sebulan sekali. Setidaknya fenomena ini muncul di wilayah Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Utara. Dengan menginap di desa bupati hendak merapatkan diri kepada rakyat seraya menyerap permasalahan, aspirasi, dan potensi lokal. Di awal tahun proses ini kian penting sebagai masukan perencanaan kemajuan kabupaten.
Aksi bupati mungkin meneladani Presiden yang kerap pula menginap sementara waktu di wilayah bencana. Sayang efektivitas teladan Presiden sempat diragukan sementara pakar. Tak ayal lagi, keraguan pun merembet kepada tindakan bupati di atas.
Bahwa jumlah bupati yang menginap di desa kian banyak, menunjukkan kebutuhan kita semua untuk meningkatkan efektivitasnya. Dalam konteks neoliberalisme global, niat petinggi pemerintahan untuk mendekatkan diri dengan rakyat perlu digaet kuat. Jika tidak, bisa-bisa bupati ganti diseret kepentingan swasta internasional.
Metode Kualitatif
Ada dua pelajaran penting baik dari ide menginap Presiden maupun bupati. Pertama, alih-alih mengkompilasi data kuantitatif, lebih memungkinkan menggali data kualitatif. Kedua, pengambilan kebijakan dari kunjungan perlu dilaksanakan secara partisipatif.
Dimensi utama metode kualitatif ialah menggali informasi secara mendalam atau sahih (validity) –bukan mengedepankan replikasi atau scaling up bentuk penanganan masalah (reliability). Kuesioner yang kaku bukanlah instrumen yang tepat, sebaliknya kapasitas pelaku menjadi instrumen itu sendiri. Bupatilah yang menjadi instrumen, bukan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan stafnya. Metode kualitatif menafikan data survai yang mengambil sampel secara acak, namun bisa mempercayai angka hasil sensus keseluruhan penduduk atau wilayah desa.
Berada di lokasi spasial desa membutuhkan metode pengamatan berpartisipasi, meliputi pengamatan orang, kejadian, atau benda lain, diikuti wawancara untuk menggali alasan kemunculan data tersebut. Tim Bupati perlu menyiapkan apa saja yang direncanakan diamati, mengapa itu diperlukan, dan memperkirakan implikasi hasil pengamatan terhadap pengambilan kebijakan. Panduan pengamatan menggali kaitan erat visi, misi, hingga rencana kerja bupati bagi desa yang diinapi.
Karena pengamatan bupati singkat –semalam saja—rakyat desa perlu mempersiapkan jaring, di antaranya dokumen prioritas masalah disertai potensi alam, sosial, komunikasi, ekonomi, dan budaya setempat. Dokumen-dokumen tersebut telah dirumuskan berminggu-minggu sebelumnya secara partisipatif, misalnya dengan mempraktekkan instrumen penggalian gagasan dan prioritas, penyusunan peta sosial, hingga perencanaan partisipatif. Data reguler statistik dan dokumen pemerintahan desa pun perlu disiapkan. Regularitas data ini mampu menunjukkan proses tata pemerintahan desa. Lihatlah, jika disiapkan matang-matang, kunjungan bupati turut memperbaiki pola pemerintahan desa!
Proses Partisipatif
Efektivitas menginap di desa tergantung kesahihan penyerapan permasalahan, aspirasi dan potensi lokal. Lazimnya kesahihan data kualitatif –yang keluar dari mulut rakyat—muncul dalam suatu suasana informal, akrab, dan jujur. Suasana ini biasa muncul malam hari, sehingga paling tepat bupati menginap sejak sore hingga keluar desa keesokan paginya.
Lokakarya bagi segenap lapisan di desa perlu digelar pada awal kunjungan, misalnya pada sore hari pertama. Lapisan terbawah atau termiskin diikutsertakan, dengan mengganti penghasilan mereka sehari itu. Dalam forum bupati menyampaikan tujuannya menginap, diikuti wakil warga menyajikan persoalan diikuti potensi wilayah. Mengingat di desa perbedaan lapisan sosial mempengaruhi cara memandang suatu persoalan, bupati perlu menyilakan masing-masing lapisan atas dan terbawah untuk menanggapi tiap isu yang muncul. Selanjutnya bupati mengamati kejadian, benda atau lain hal sesuai isu tersebut. Demi efisiensi waktu, lokakarya dilaksanakan di dekat lokasi yang hendak diamati.
Makan malam dijadikan sarana menuju suasana informal, disajikan dalam ruangan yang luas, misalnya balai desa. Jangan disediakan kursi, bupati dan warga duduk di tikar atau karpet bersama. Posisi hadirin melingkar agar memungkinkan tatap muka antara bupati dan warga desa. Mengingat partisipan bisa melimpah, bupati diapit tokoh masyarakat yang tergolong kaya dan tokoh di antara warga miskin. Tiap kelompok miskin biasanya memiliki tokoh dalam kalangan mereka sendiri, yang terbiasa berkomunikasi dengan kelompok lain! Bupati juga didampingi pejabat pengambilan keputusan segera di Bappeda serta dinas yang diperkirakan berperan di desa tersebut. Waktu malam hari menjadi kelemahan untuk mendengarkan aspirasi perempuan, sehingga khusus bupati laki-laki perlu menyertakan istri untuk membuka ruang partisipasi perempuan desa.
Sepanjang perjamuan isu didalami antar tokoh. Pendalaman dengan seluruh hadirian dilanjutkan usai makan malam di ruangan yang sama –di sana keakraban telah bergema. Pendalaman menggenapi informasi isu muncul, mengapa dipandang penting, siapa memperoleh atau dikurangi manfaatnya, bagaimana mengatasi permasalahan dan menguatkan potensi lokal, di mana pembaruan dapat dilakukan. Strategi lainnya dimulai dari rancangan perencanaan, inkubasi ide, pelaksanaan, jalur penyaluran sumberdaya, dana dan keahlian, hingga monitoring dan evaluasi. Kolaborasi pemikiran antara aparat pemerintah daerah, lapisan atas dan bawah dapat beragam, mengingat tiap pihak memendam pengalaman yang berbeda. Janganlah ragam pandangan ini dipaksa disatukan.
Akhirnya bupati memutuskan langkah pembaruan desa dengan mengolah ulang atau sekedar memilih salah satu ragam pandangan. Untuk mengujinya, usai sarapan pagi segera diselenggarakan lokakarya akhir. Bupati menyampaikan kesimpulan kunjungannya, serta menyampaikan rencana pembaruan desa yang akan dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bersama-sama.
Kiranya dengan pengamatan dan proses berpartisipasi ini kunjungan bupati ke desa –meski semalam—memiliki makna mendalam.
Kini bupati secara reguler menginap semalam di desa. Pergiliran antar desa dilakukan seminggu hingga sebulan sekali. Setidaknya fenomena ini muncul di wilayah Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Utara. Dengan menginap di desa bupati hendak merapatkan diri kepada rakyat seraya menyerap permasalahan, aspirasi, dan potensi lokal. Di awal tahun proses ini kian penting sebagai masukan perencanaan kemajuan kabupaten.
Aksi bupati mungkin meneladani Presiden yang kerap pula menginap sementara waktu di wilayah bencana. Sayang efektivitas teladan Presiden sempat diragukan sementara pakar. Tak ayal lagi, keraguan pun merembet kepada tindakan bupati di atas.
Bahwa jumlah bupati yang menginap di desa kian banyak, menunjukkan kebutuhan kita semua untuk meningkatkan efektivitasnya. Dalam konteks neoliberalisme global, niat petinggi pemerintahan untuk mendekatkan diri dengan rakyat perlu digaet kuat. Jika tidak, bisa-bisa bupati ganti diseret kepentingan swasta internasional.
Metode Kualitatif
Ada dua pelajaran penting baik dari ide menginap Presiden maupun bupati. Pertama, alih-alih mengkompilasi data kuantitatif, lebih memungkinkan menggali data kualitatif. Kedua, pengambilan kebijakan dari kunjungan perlu dilaksanakan secara partisipatif.
Dimensi utama metode kualitatif ialah menggali informasi secara mendalam atau sahih (validity) –bukan mengedepankan replikasi atau scaling up bentuk penanganan masalah (reliability). Kuesioner yang kaku bukanlah instrumen yang tepat, sebaliknya kapasitas pelaku menjadi instrumen itu sendiri. Bupatilah yang menjadi instrumen, bukan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan stafnya. Metode kualitatif menafikan data survai yang mengambil sampel secara acak, namun bisa mempercayai angka hasil sensus keseluruhan penduduk atau wilayah desa.
Berada di lokasi spasial desa membutuhkan metode pengamatan berpartisipasi, meliputi pengamatan orang, kejadian, atau benda lain, diikuti wawancara untuk menggali alasan kemunculan data tersebut. Tim Bupati perlu menyiapkan apa saja yang direncanakan diamati, mengapa itu diperlukan, dan memperkirakan implikasi hasil pengamatan terhadap pengambilan kebijakan. Panduan pengamatan menggali kaitan erat visi, misi, hingga rencana kerja bupati bagi desa yang diinapi.
Karena pengamatan bupati singkat –semalam saja—rakyat desa perlu mempersiapkan jaring, di antaranya dokumen prioritas masalah disertai potensi alam, sosial, komunikasi, ekonomi, dan budaya setempat. Dokumen-dokumen tersebut telah dirumuskan berminggu-minggu sebelumnya secara partisipatif, misalnya dengan mempraktekkan instrumen penggalian gagasan dan prioritas, penyusunan peta sosial, hingga perencanaan partisipatif. Data reguler statistik dan dokumen pemerintahan desa pun perlu disiapkan. Regularitas data ini mampu menunjukkan proses tata pemerintahan desa. Lihatlah, jika disiapkan matang-matang, kunjungan bupati turut memperbaiki pola pemerintahan desa!
Proses Partisipatif
Efektivitas menginap di desa tergantung kesahihan penyerapan permasalahan, aspirasi dan potensi lokal. Lazimnya kesahihan data kualitatif –yang keluar dari mulut rakyat—muncul dalam suatu suasana informal, akrab, dan jujur. Suasana ini biasa muncul malam hari, sehingga paling tepat bupati menginap sejak sore hingga keluar desa keesokan paginya.
Lokakarya bagi segenap lapisan di desa perlu digelar pada awal kunjungan, misalnya pada sore hari pertama. Lapisan terbawah atau termiskin diikutsertakan, dengan mengganti penghasilan mereka sehari itu. Dalam forum bupati menyampaikan tujuannya menginap, diikuti wakil warga menyajikan persoalan diikuti potensi wilayah. Mengingat di desa perbedaan lapisan sosial mempengaruhi cara memandang suatu persoalan, bupati perlu menyilakan masing-masing lapisan atas dan terbawah untuk menanggapi tiap isu yang muncul. Selanjutnya bupati mengamati kejadian, benda atau lain hal sesuai isu tersebut. Demi efisiensi waktu, lokakarya dilaksanakan di dekat lokasi yang hendak diamati.
Makan malam dijadikan sarana menuju suasana informal, disajikan dalam ruangan yang luas, misalnya balai desa. Jangan disediakan kursi, bupati dan warga duduk di tikar atau karpet bersama. Posisi hadirin melingkar agar memungkinkan tatap muka antara bupati dan warga desa. Mengingat partisipan bisa melimpah, bupati diapit tokoh masyarakat yang tergolong kaya dan tokoh di antara warga miskin. Tiap kelompok miskin biasanya memiliki tokoh dalam kalangan mereka sendiri, yang terbiasa berkomunikasi dengan kelompok lain! Bupati juga didampingi pejabat pengambilan keputusan segera di Bappeda serta dinas yang diperkirakan berperan di desa tersebut. Waktu malam hari menjadi kelemahan untuk mendengarkan aspirasi perempuan, sehingga khusus bupati laki-laki perlu menyertakan istri untuk membuka ruang partisipasi perempuan desa.
Sepanjang perjamuan isu didalami antar tokoh. Pendalaman dengan seluruh hadirian dilanjutkan usai makan malam di ruangan yang sama –di sana keakraban telah bergema. Pendalaman menggenapi informasi isu muncul, mengapa dipandang penting, siapa memperoleh atau dikurangi manfaatnya, bagaimana mengatasi permasalahan dan menguatkan potensi lokal, di mana pembaruan dapat dilakukan. Strategi lainnya dimulai dari rancangan perencanaan, inkubasi ide, pelaksanaan, jalur penyaluran sumberdaya, dana dan keahlian, hingga monitoring dan evaluasi. Kolaborasi pemikiran antara aparat pemerintah daerah, lapisan atas dan bawah dapat beragam, mengingat tiap pihak memendam pengalaman yang berbeda. Janganlah ragam pandangan ini dipaksa disatukan.
Akhirnya bupati memutuskan langkah pembaruan desa dengan mengolah ulang atau sekedar memilih salah satu ragam pandangan. Untuk mengujinya, usai sarapan pagi segera diselenggarakan lokakarya akhir. Bupati menyampaikan kesimpulan kunjungannya, serta menyampaikan rencana pembaruan desa yang akan dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bersama-sama.
Kiranya dengan pengamatan dan proses berpartisipasi ini kunjungan bupati ke desa –meski semalam—memiliki makna mendalam.
Senin, 13 Agustus 2007
Korupsi, Administrasi, Kejujuran (Corruption, Administration and Honesty in Indonesia)
Oleh Ivanovich Agusta
Catatan administratif yang menempel kasus korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menunjukkan aliran uang masuk dari proyek dan birokrasi DKP. Hebatnya, dokumen juga mencatat uang keluar kepada pejabat eksekutif dan legislatif, hingga nelayan jelata. Dana pun diterima segenap calon presiden pemilu lalu.
Meski berakhir antiklimaks, sebetulnya pedang sempat diayunkan untuk memutus budaya korupsi kala Amien Rais mengakui menerima dana tersebut. Meski di luar kasus hukum DKP, patut pula dicatat pemanggilan Kwik Kian Gie sebagai saksi korupsi Bappenas. Maklum, langkah dari posisi saksi kerap menuju kursi pesakitan.
Ironi Rokhmin, Amien dan Kwik menunjukkan resiko terciprat lumpur korupsi kala berurusan dengan pemerintahan. Saya tolak alasan sederhana menimpakan kesalahan pada sistem politik. Sebaliknya hendak ditunjukkan kacamata Barat yang menyelip kala memandang perilaku politik pejabat Indonesia.
Genealogi Kedudukan
Di kerajaan Jawa sebelum kolonialisme, lurah memperoleh lungguh dari raja. Kata lungguh sama dengan duduk, dan kini tersublimasi sebagai kedudukan atau jabatan.
Sayang lurah cuma mendapat jabatan atau presitise tanpa disertai limpahan sumberdaya dari rajanya. Justru lurah mengerahkan warga mengelola lahan desa. Lalu sebagian surplus produksi dimiliki lurah, tanpa melupkana upeti bagi raja.
Pemberian jabatan tanpa limpahan sumberdaya dipolakan birokrasi Indonesia. Secara individual pegawai negeri sipil (PNS) digaji rendah. Sementara instansi pemerintah memiliki pejabat masing-masing, namun APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) tidak menyemburkan sumberdaya pendukung.
PNS lantas mencari proyek di luar pekerjaannya untuk mendanai keluarganya. Alih-alih meningkatkan gaji, pemerintah justru mengerucutkan lima hari kerja guna meluaskan kesempatan PNS menggali tambahan pendapatan di luar gaji.
Pejabat pun harus pandai memetik proyek untuk mendanai aktivitas instansinya. Mengandalkan aliran APBN/D belaka bisa menggagalkan instansi untuk menjalankan aktivitas publik maupun sekedar menjenguk kantor pemerintahan di bawahnya.
Tak heran kepala desa menyambangi kantor dinas di kabupaten, atau kepala daerah melobi pejabat departemen di Jakarta. Namun dengan memerankan wiraswastawan untuk mendanai layanan publik di wilayah, konsekuensinya proyek pembangunan juga dipandang –minimal sebagian—sebagai milik pejabat sendiri. Bukankah sesuai dengan kaidah “siapa berpartisipasi maka akan merasa memiliki”.
Wajah khas birokrasi lungguh membutuhkan definisi korupsi yang khas pula, yakni manipulasi informasi dalam kegiatan kewiraswastaan PNS dan pejabat instansi. Ibarat pedagang di pasar tradisional yang menyembunyikan kualitas dan harga barang dagangannya.
Inilah bedanya dari Barat yang mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan semua dana masyarakat. Konteksnya berbeda, di sana pejabat dilarang berdagang atau “mem-proyek”.
Administrasi Proyek
Berpatolan pada makna korupsi dari Barat, maka kesalahan terbesar pemerintah ialah menerapkan administrasi berbasis proyek. Konsekuensinya dana pembangunan terbesar hanya dialokasikan untuk aktivitas proyek, tanpa disertai dana pengembangan aktivitas instansi pengelola. Terlihat lungguh diberlakukan, sehingga pejabat perlu memerankan ulang wiraswastawan dan mencari keuntungan proyek demi kelangsungan aktivitas instansinya.
Sayang kaidah utama proyek ialah pembangunan dalam ruang dan waktu terbatas serta terukur. Akibatnya proyek menutup layanan birokrasi, yang bercirikan meluas dan kontinyu kepada seluruh warga negara.
Layanan kian terkunci usai presiden membakukan pengalihan pengelolaan proyek di atas Rp 50 juta kepada konsultan swasta. Dapatkah suatu kantor pemerintah mengelola negara dengan uang di bawah Rp 50 juta? Tak pelak kini hampir seluruh pembangunan dalam genggaman swasta nasional dan asing, baik sebagai konsultan, bahkan sampai pendamping masyarakat!
Mengapa pemerintah bergeming menggerakkan pembangunan berbasis proyek, bukan basis birokrasi? Mengingat proyek dikenalkan donor, bisa dicurigai pola pengelolaan negara ini hasil tekanan mereka agar terus berutang dan membukukan keuntungan mereka semata.
Sayang campuran birokrasi lungguh dan kekakuan administrasi –hanya untuk aktivitas proyek—membukakan pintu bagi pejabat sejujur apapun untuk dicap koruptor. Makna korupsi dioperasionalkan sebagai penggunaan dana proyek donor –padahal memang tiada dana operasi departemen sebagai pemantau proyek. Celah ini menguntungkan donor dan swasta mengontrol atau menembak aparat pemerintah lebih ketat!
Awal Kejujuran
Dalam belitan konteks di muka, suara jujur Amien Rais di awal bak sembilu pemotong lingkaran setan korupsi pembangunan. Karena tiap pihak yang sempat bersalaman dengan pemerintahan terkotori tangannya, maka pengakuan korupsi –ala donor Barat—menjadi langkah awal rekonsiliasi bangsa untuk mencabut akar korupsi.
Jika definisi korupsi ala Barat terus digunakan, langkah drastis berikutnya seharusnya memotong pola pembangunan berbasis proyek, lalu menjadikannya berbasis birokrasi. Preseden dapat dipelajari secara kritis dari tindakan Daendels mengganti pola lungguh menjadi birokrasi Batavia.
Pengalihan kepada birokrasi menguatkan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah, meskipun pasti memotong tangan swasta nasional dan asing.
Catatan administratif yang menempel kasus korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menunjukkan aliran uang masuk dari proyek dan birokrasi DKP. Hebatnya, dokumen juga mencatat uang keluar kepada pejabat eksekutif dan legislatif, hingga nelayan jelata. Dana pun diterima segenap calon presiden pemilu lalu.
Meski berakhir antiklimaks, sebetulnya pedang sempat diayunkan untuk memutus budaya korupsi kala Amien Rais mengakui menerima dana tersebut. Meski di luar kasus hukum DKP, patut pula dicatat pemanggilan Kwik Kian Gie sebagai saksi korupsi Bappenas. Maklum, langkah dari posisi saksi kerap menuju kursi pesakitan.
Ironi Rokhmin, Amien dan Kwik menunjukkan resiko terciprat lumpur korupsi kala berurusan dengan pemerintahan. Saya tolak alasan sederhana menimpakan kesalahan pada sistem politik. Sebaliknya hendak ditunjukkan kacamata Barat yang menyelip kala memandang perilaku politik pejabat Indonesia.
Genealogi Kedudukan
Di kerajaan Jawa sebelum kolonialisme, lurah memperoleh lungguh dari raja. Kata lungguh sama dengan duduk, dan kini tersublimasi sebagai kedudukan atau jabatan.
Sayang lurah cuma mendapat jabatan atau presitise tanpa disertai limpahan sumberdaya dari rajanya. Justru lurah mengerahkan warga mengelola lahan desa. Lalu sebagian surplus produksi dimiliki lurah, tanpa melupkana upeti bagi raja.
Pemberian jabatan tanpa limpahan sumberdaya dipolakan birokrasi Indonesia. Secara individual pegawai negeri sipil (PNS) digaji rendah. Sementara instansi pemerintah memiliki pejabat masing-masing, namun APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) tidak menyemburkan sumberdaya pendukung.
PNS lantas mencari proyek di luar pekerjaannya untuk mendanai keluarganya. Alih-alih meningkatkan gaji, pemerintah justru mengerucutkan lima hari kerja guna meluaskan kesempatan PNS menggali tambahan pendapatan di luar gaji.
Pejabat pun harus pandai memetik proyek untuk mendanai aktivitas instansinya. Mengandalkan aliran APBN/D belaka bisa menggagalkan instansi untuk menjalankan aktivitas publik maupun sekedar menjenguk kantor pemerintahan di bawahnya.
Tak heran kepala desa menyambangi kantor dinas di kabupaten, atau kepala daerah melobi pejabat departemen di Jakarta. Namun dengan memerankan wiraswastawan untuk mendanai layanan publik di wilayah, konsekuensinya proyek pembangunan juga dipandang –minimal sebagian—sebagai milik pejabat sendiri. Bukankah sesuai dengan kaidah “siapa berpartisipasi maka akan merasa memiliki”.
Wajah khas birokrasi lungguh membutuhkan definisi korupsi yang khas pula, yakni manipulasi informasi dalam kegiatan kewiraswastaan PNS dan pejabat instansi. Ibarat pedagang di pasar tradisional yang menyembunyikan kualitas dan harga barang dagangannya.
Inilah bedanya dari Barat yang mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan semua dana masyarakat. Konteksnya berbeda, di sana pejabat dilarang berdagang atau “mem-proyek”.
Administrasi Proyek
Berpatolan pada makna korupsi dari Barat, maka kesalahan terbesar pemerintah ialah menerapkan administrasi berbasis proyek. Konsekuensinya dana pembangunan terbesar hanya dialokasikan untuk aktivitas proyek, tanpa disertai dana pengembangan aktivitas instansi pengelola. Terlihat lungguh diberlakukan, sehingga pejabat perlu memerankan ulang wiraswastawan dan mencari keuntungan proyek demi kelangsungan aktivitas instansinya.
Sayang kaidah utama proyek ialah pembangunan dalam ruang dan waktu terbatas serta terukur. Akibatnya proyek menutup layanan birokrasi, yang bercirikan meluas dan kontinyu kepada seluruh warga negara.
Layanan kian terkunci usai presiden membakukan pengalihan pengelolaan proyek di atas Rp 50 juta kepada konsultan swasta. Dapatkah suatu kantor pemerintah mengelola negara dengan uang di bawah Rp 50 juta? Tak pelak kini hampir seluruh pembangunan dalam genggaman swasta nasional dan asing, baik sebagai konsultan, bahkan sampai pendamping masyarakat!
Mengapa pemerintah bergeming menggerakkan pembangunan berbasis proyek, bukan basis birokrasi? Mengingat proyek dikenalkan donor, bisa dicurigai pola pengelolaan negara ini hasil tekanan mereka agar terus berutang dan membukukan keuntungan mereka semata.
Sayang campuran birokrasi lungguh dan kekakuan administrasi –hanya untuk aktivitas proyek—membukakan pintu bagi pejabat sejujur apapun untuk dicap koruptor. Makna korupsi dioperasionalkan sebagai penggunaan dana proyek donor –padahal memang tiada dana operasi departemen sebagai pemantau proyek. Celah ini menguntungkan donor dan swasta mengontrol atau menembak aparat pemerintah lebih ketat!
Awal Kejujuran
Dalam belitan konteks di muka, suara jujur Amien Rais di awal bak sembilu pemotong lingkaran setan korupsi pembangunan. Karena tiap pihak yang sempat bersalaman dengan pemerintahan terkotori tangannya, maka pengakuan korupsi –ala donor Barat—menjadi langkah awal rekonsiliasi bangsa untuk mencabut akar korupsi.
Jika definisi korupsi ala Barat terus digunakan, langkah drastis berikutnya seharusnya memotong pola pembangunan berbasis proyek, lalu menjadikannya berbasis birokrasi. Preseden dapat dipelajari secara kritis dari tindakan Daendels mengganti pola lungguh menjadi birokrasi Batavia.
Pengalihan kepada birokrasi menguatkan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah, meskipun pasti memotong tangan swasta nasional dan asing.
Minggu, 20 Mei 2007
Negara Maut
Oleh Ivanovich Agusta
Tersembul kesejajaran maut di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), dan Lapas Pemuda Tangerang. Daftar ringkas ini ternyata memiliki ekor mengerikan yang panjang, sebut saja maut yang menghampiri Munir, petani di lingkungan proyek bendungan, maupun mahasiswa demonstran.
Memelihara maut di tubuh negara bukanlah kehidupan normal. Baik berupa pencabutan nyawa lebih dari sekali setiap tahun di IPDN, atau belasan nyawa beberapa bulan terakhir dalam kerangkeng Lapas Pemuda.
Tindakan mengerikan tersebut berlangsung dalam lembaga negara. Dan usai maut menghampiri, serentak hampir seluruh komponen resmi negara menyembunyikannya rapat-rapat, sembari galak menggeram pihak lain kala hendak membongkarnya.
Lebih mencekam lagi hubungan maut antar lembaga negara tersebut. Peregangan nyawa sudah menyertai calon pegawai negara sejak masa ”pendidikan” (benarkah itu pendidikan dan pencipta soft power ?). Kasus Munir, petani dan mahasiswa menitiskan kelanjutan urusan maut rakyat di tangan pegawai negara resmi. Akhirnya, tubuh rakyat terbui pun masih dipermainkan maut.
Kini hubungan rakyat dan negara bukan sekedar ”melapor kambing malah kehilangan sapi”, atau selalu merugi diburu rente negara atas nama pembangunan. Melainkan sampai pada titik ”berhubungan dengan negara berarti berhubungan dengan maut”.
Selalu ada perlawanan terhadap maut negara, dan itu selalu dihargai. Inu, Munir, petani dan mahasiswa gagah berani membeberkan organisasi maut di sekitar kita. Kepala Lapas dimuat telah mengingatkan atasannya perihal maut di kerangkeng.
Bahwa maut tetap berkeliaran, bahkan cenderung ”menetap” jika menggunakan rumus statistika kematian siswa di IPDN sejak 1990-an dan kematian narapidana Lapas Pemuda sejak setengah tahun terakhir. Ini menunjukkan perlawanan terhadap maut negara perlu digulirkan lebih kuat dan membesar!
Politik terhadap mayat (bukan sekedar tubuh!) selalu membutuhkan solidaritas dari tubuh-tubuh lainnya. Siswa dan narapidana yang tewas tidak dapat membela dirinya sendiri, meskipun merekalah yang sebetulnya paling berhak membela diri. Maka solidaritas kitalah, tubuh-tubuh yang masih hidup ini, guna menyadarkan negara maut.
Membekukan Lembaga Negara
Diskusi pro-kontra bertopik hukuman mati dalam ruang publik beberapa minggu lalu tiada arti. Ternyata kita bukan memelihara hukuman mati, melainkan membesarkan dementor pencabut nyawa.
Sebenarnya tentang penjara terdapat nilai mulia, ”lebih baik salah melepas penjahat, daripada salah memenjarakan orang yang benar”. Kematian narapidana berada jauh dari tolok ukur kemanusiaan tersebut. Tidak sekedar menjajarkan narapidana tidur selayaknya pindang, bahkan bertumpuk (dalam selendang sarung tergantung), lalu maut menyebar lewat penyakit dan perkelahian dalam lembaga negara.
Nurani dan akal dalam lembaga pendidikan mestinya lebih kental, karena lembaga ini menempati ranah budaya. Dengan mengedepankan otot di IPDN, maka titik pijak pendidikan itu masih berada jauh di depan.
Memprihatinkan, bahwa selain tiada mampu menguatkan ekonomi, kini negara pun tidak bisa mengelola ”pendidikan” calon pegawainya hingga penghuni bui. Secara kuantitatif negara tidak mampu menyediakan lokasi penjara. Secara kualitatif negara gagal mengelola dosen dan mahasiswa calon pengganti pemerintah, tenaga medis dan sipir penjara.
Semestinya negara mengelola dalam ranah kapasitasnya sendiri. Jika tidak mampu memenjarakan banyak rakyat, janganlah menangkapi lebih banyak lagi. Jika kesulitan mengajar akal dan nurani kepada calon pegawai negara, janganlah membuka pendaftaran lagi.
Tahap dini sebelum memperbaiki lembaga negara ialah membekukan dulu institusi penyebar maut. IPDN dibekukan, lalu mahasiswanya dialihkan ke perguruan tinggi lain (minimal yang tidak tersohor sebagai sarang tawuran mahasiswa). Kekurangan kuantitas perlu diatasi dengan pembangunan gedung penjara. Jika mahasiswa IPDN dialihkan ke kampus lain, bisakah sebagian narapidana dipindahkan ke bekas kampus IPDN? Daripada mereka menghuni hingga ke gudang penjara, yang sama-sama tidak berterali besi, kecuali gerendel.
Ekonomi, Sosial, Polisi
Penyelesaian yang sempurna ialah meningkatkan derajat ekonomi sembari menjaga solidaritas sosial gunan mengkonstruksi komunitas Indonesia bersama. Seharusnya inilah isi soft power (harus diindonesiakan!).
Untuk meningkatkan peradaban, maut di tengah rakyat sebaiknya ditangani hanya oleh polisi! Pemusatan pengelolaan diharapkan mampu melucuti maut di tengah kerusuhan rakyat atau aksi militerisme. Posisi polisi juga kian menguat guna menyingkirkan maut. Seharusnya kita bersama-sama menjerit kala polisi dihalang-halangi membongkar kasus pembunuhan, baik dihalang-halangi siswa IPDN, sipir penjara atau TNI.
Memang muncul kasus penembakan ngawur oleh polisi. Tapi dengan memusatkan urusan kekerasan di dalam negara hanya oleh polisi, maka klaim untuk mempertanggungjawabkannya lebih terfokus hanya bagi polisi. Daripada hingga kini hanya ditemukan korban tanpa pelaku pembunuhan, lebih baik menyempitkan urusan maut di tangan polisi.
Seandainya manajemen maut ini berjalan, maka kala maut muncul dari lembaga negara, kita cukup mencari pelakunya di tengah kepolisian. Bukan lagi rimba raya dari Sabang sampai Merauke.
Tersembul kesejajaran maut di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), dan Lapas Pemuda Tangerang. Daftar ringkas ini ternyata memiliki ekor mengerikan yang panjang, sebut saja maut yang menghampiri Munir, petani di lingkungan proyek bendungan, maupun mahasiswa demonstran.
Memelihara maut di tubuh negara bukanlah kehidupan normal. Baik berupa pencabutan nyawa lebih dari sekali setiap tahun di IPDN, atau belasan nyawa beberapa bulan terakhir dalam kerangkeng Lapas Pemuda.
Tindakan mengerikan tersebut berlangsung dalam lembaga negara. Dan usai maut menghampiri, serentak hampir seluruh komponen resmi negara menyembunyikannya rapat-rapat, sembari galak menggeram pihak lain kala hendak membongkarnya.
Lebih mencekam lagi hubungan maut antar lembaga negara tersebut. Peregangan nyawa sudah menyertai calon pegawai negara sejak masa ”pendidikan” (benarkah itu pendidikan dan pencipta soft power ?). Kasus Munir, petani dan mahasiswa menitiskan kelanjutan urusan maut rakyat di tangan pegawai negara resmi. Akhirnya, tubuh rakyat terbui pun masih dipermainkan maut.
Kini hubungan rakyat dan negara bukan sekedar ”melapor kambing malah kehilangan sapi”, atau selalu merugi diburu rente negara atas nama pembangunan. Melainkan sampai pada titik ”berhubungan dengan negara berarti berhubungan dengan maut”.
Selalu ada perlawanan terhadap maut negara, dan itu selalu dihargai. Inu, Munir, petani dan mahasiswa gagah berani membeberkan organisasi maut di sekitar kita. Kepala Lapas dimuat telah mengingatkan atasannya perihal maut di kerangkeng.
Bahwa maut tetap berkeliaran, bahkan cenderung ”menetap” jika menggunakan rumus statistika kematian siswa di IPDN sejak 1990-an dan kematian narapidana Lapas Pemuda sejak setengah tahun terakhir. Ini menunjukkan perlawanan terhadap maut negara perlu digulirkan lebih kuat dan membesar!
Politik terhadap mayat (bukan sekedar tubuh!) selalu membutuhkan solidaritas dari tubuh-tubuh lainnya. Siswa dan narapidana yang tewas tidak dapat membela dirinya sendiri, meskipun merekalah yang sebetulnya paling berhak membela diri. Maka solidaritas kitalah, tubuh-tubuh yang masih hidup ini, guna menyadarkan negara maut.
Membekukan Lembaga Negara
Diskusi pro-kontra bertopik hukuman mati dalam ruang publik beberapa minggu lalu tiada arti. Ternyata kita bukan memelihara hukuman mati, melainkan membesarkan dementor pencabut nyawa.
Sebenarnya tentang penjara terdapat nilai mulia, ”lebih baik salah melepas penjahat, daripada salah memenjarakan orang yang benar”. Kematian narapidana berada jauh dari tolok ukur kemanusiaan tersebut. Tidak sekedar menjajarkan narapidana tidur selayaknya pindang, bahkan bertumpuk (dalam selendang sarung tergantung), lalu maut menyebar lewat penyakit dan perkelahian dalam lembaga negara.
Nurani dan akal dalam lembaga pendidikan mestinya lebih kental, karena lembaga ini menempati ranah budaya. Dengan mengedepankan otot di IPDN, maka titik pijak pendidikan itu masih berada jauh di depan.
Memprihatinkan, bahwa selain tiada mampu menguatkan ekonomi, kini negara pun tidak bisa mengelola ”pendidikan” calon pegawainya hingga penghuni bui. Secara kuantitatif negara tidak mampu menyediakan lokasi penjara. Secara kualitatif negara gagal mengelola dosen dan mahasiswa calon pengganti pemerintah, tenaga medis dan sipir penjara.
Semestinya negara mengelola dalam ranah kapasitasnya sendiri. Jika tidak mampu memenjarakan banyak rakyat, janganlah menangkapi lebih banyak lagi. Jika kesulitan mengajar akal dan nurani kepada calon pegawai negara, janganlah membuka pendaftaran lagi.
Tahap dini sebelum memperbaiki lembaga negara ialah membekukan dulu institusi penyebar maut. IPDN dibekukan, lalu mahasiswanya dialihkan ke perguruan tinggi lain (minimal yang tidak tersohor sebagai sarang tawuran mahasiswa). Kekurangan kuantitas perlu diatasi dengan pembangunan gedung penjara. Jika mahasiswa IPDN dialihkan ke kampus lain, bisakah sebagian narapidana dipindahkan ke bekas kampus IPDN? Daripada mereka menghuni hingga ke gudang penjara, yang sama-sama tidak berterali besi, kecuali gerendel.
Ekonomi, Sosial, Polisi
Penyelesaian yang sempurna ialah meningkatkan derajat ekonomi sembari menjaga solidaritas sosial gunan mengkonstruksi komunitas Indonesia bersama. Seharusnya inilah isi soft power (harus diindonesiakan!).
Untuk meningkatkan peradaban, maut di tengah rakyat sebaiknya ditangani hanya oleh polisi! Pemusatan pengelolaan diharapkan mampu melucuti maut di tengah kerusuhan rakyat atau aksi militerisme. Posisi polisi juga kian menguat guna menyingkirkan maut. Seharusnya kita bersama-sama menjerit kala polisi dihalang-halangi membongkar kasus pembunuhan, baik dihalang-halangi siswa IPDN, sipir penjara atau TNI.
Memang muncul kasus penembakan ngawur oleh polisi. Tapi dengan memusatkan urusan kekerasan di dalam negara hanya oleh polisi, maka klaim untuk mempertanggungjawabkannya lebih terfokus hanya bagi polisi. Daripada hingga kini hanya ditemukan korban tanpa pelaku pembunuhan, lebih baik menyempitkan urusan maut di tangan polisi.
Seandainya manajemen maut ini berjalan, maka kala maut muncul dari lembaga negara, kita cukup mencari pelakunya di tengah kepolisian. Bukan lagi rimba raya dari Sabang sampai Merauke.
Ruang Publik dalam Republik (Public Sphere in the Republic of Indonesia)
Oleh Ivanovich Agusta
Rangkuman Bahan
Bahan yang akan didiskusikan di sini ialah hasil studi kasus forum warga tingkat kecamatan di Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) lahir dari keinginan sejumlah pihak, yaitu akademisi, Pemda dan tokoh masyarakat Majalaya. Forum komunikasi ini juga hendak dijadikan mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah, berupa dialog yang adil antara warga desa, perencana dan penguasa daerah.
Sejumlah isu kongkrit sempat menjadi kejadian-kejadian kasus. Isu kerusakan sebagian jalan di kecamatan tersebut direspons dengan memobilisasi dana dari sejumlah pengusaha, selanjutnya digunakan untuk memperbaiki jalan.
Isu lainnya berpihal pemindahan pasar dan penanganan pedagang kaki lima (PKL). Sekalipun belum menghasilkan pemecahan yang tuntas, kini telah ada komisi dan perwakilan PKL dalam FM2S dan pengorganisasian pedagang pasar.
Isu ketidakcermatan dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) direspons dengan protes dan advokasi, serta revisi RDTRK.
Dari kajian ketiga kejadian di atas, terlihat bahwa kepentingan lapisan bawah tidak diperhatikan. Pengaturan PKL dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan dan kesemrawutan kota. Sayang kedua masalah ini tidak menjadi persoalan PKL, bahkan lokasi perdagangan pada saat ini dipandag strategis. Justru pemindahan lokasi itulah yang menjadi persoalan PKL. Dalam dinamika konflik selanjutnya, pengurus yang terpilih ke dalam FM2S tidak berasal dari PKL. Program pendaftaran PKL dan penerbitan kartu anggota serta iuran lainnya, bahkan menjadi beban bagi PKL sendiri. Adapun pengorganisasian PKL di dalam pasar menghasilkan organisasi simpan pinjam. Sayang tanpa keterbukaan pengelolaan, banyak PKL tidak mempercayainya kembali.
Di sini kendala yang muncul ialah seleksi untuk masuk ke dalam kepengurusan FM2S, di mana warga biasa tidak bisa memasukinya. Hanya tokoh masyarakat yang dipilih dalam forum ini. Warga biasa sulit mengekspresikan kebutuhannya, mempertahankan argumentasinya dalam forum, dan duduk sejajar dengan tokoh-tokoh di wilayahnya.
Dua pelajaran yang bisa diambil ialah, pertama, seringkali partisipasi mula-mula berasal dari inisiatif pihak luar. Untuk mengefektifkan upaya ini, aktivitas tersebut perlu disesuaikan dengan cara hidup dan kapasitas warga miskin yang ada. Kedua, proses partisipasi seringkali menjadi suatu proses politik. Di sini warga miskin –sebagaimana pihak lain sudah mempraktekkannya—perlu mengetahui strategi untuk menggunakan sumberdaya yang mereka miliki dalam rangka mempertahankan kepentingannya.
Pembahasan
Sebagimana proses falsifikasi, apakah dengan kegagalan praktek pembangunan partisipasi –sebagaimana ditunjukkan di atas—maka pondamen partisipasi sesungguhnya lemah? Studi kasus di atas segera mengingatkan kita akan perlunya penyusunan asumsi awal dalam proses partisipasi. Asumsi tersebut meliputi:
1. pandangan bahwa masyarakat atau rakyat memiliki pengetahuan dan kearifan yang memadai untuk menjalankan pembangunan. Pola memandang tokoh masyarakat sebagai pihak yang lebih mengetahui dan lebih bijaksana kiranya sulit diterima. Barangkali alternatifnya ialah memandang adanya local genius atau orang ahli dalam kalangan warga miskin sendiri.
2. kesinambungan kegiatan membutuhkan sebanyak dan sedalam mungkin penggunaan sumberdaya lokal maupun lokalitas lainnya. Pada taraf selanjutnya akan dibutuhkan pegangan yang lebih kuat perihal tataran lokalitas yang dibutuhkan, atau pada tingkat kelompok, atau komunitas, atau organisasi.
3. selain asumsi lokalitas, muncul pula asumsi jaringan ke dalam maupun ke luar lokalitas tersebut untuk menjaga dan mengembangkan partisipasi yang telah ada.
Kiranya buku di atas telah menjelaskan secara faktual dan konseptual perihal masuknya pihak luar ke dalam kelompok dan masyarakat kecamatan. Dalam khasanah asumsi di atas, jelaslah bahwa konteks buku tersebut lebih merujuk kepada kegiatan asumsi ketika. Di mana pihak luar hendak masuk dan menjadi salah satu simpul jaringan.
Kebutuhan akan pihak luar untuk partisipasi pihak dalam sudah lama dijelaskan, dan memang mampu mengubah pola otoritarian lokal menjadi pola organisasi partisipatif. Yang perlu diwujudkan ialah menghindarkan pihak luar ini berperan berbeda dari (istilah di dalam buku tersebut) cara dan kapasitas orang miskin. Sehingga dari dalam penduduk miskin sendiri muncul penolakan (“antibodi”).
Para penulis buku itu merujuk kepada jalan politis atau kekuasaan sebagai upaya pemberdayaan penduduk miskin. Dalam konteks pemberdayaan, jalan kekuasaan tidak sekedar mengandaikan perebutan kuasa (dalam pengambilan keputusan), melainkan juga menghasilkan alternatif lain berupa melarutnya posisi dengan pihak penguasa (penindas?).
Sebetulnya secara struktural, jalan politik ini membutuhkan kerja yang pasti: untuk mendudukkan warga miskin sendiri ke dalam organisasi strategis dan operasional dalam pengambilan keputusan. Organisasi strategis perlu diisi dengan kebijaksanaan dari penduduk miskin sendiri, sementara organisasi operasional diperlukan untuk mengalokasikan sumberdaya penduduk miskin bagi dirinya sendiri.
Segera terlihat bahwa jalan politik perlu diikuti atau disertai jalan kultural, terutama kultural kritis. Di sini diperlukan kontra hegemoni dengan argumen yang terstruktur, sehingga penduduk miskin mampu berargumen kepada pihak lapisan lebih tinggi. Kontra hegemoni sebagai diskursus alternatif juga perlu ditumbuhkan untuk meningkatkan kekuatan psikologis dan menghilangkan rasa rendah diri (yang sebetulnya merupakan alienasi kultural). Dengan demikian asumsi pertama –mempersamakan posisi struktural dan kultural pihak miskin dan lapisan atas—turut terpenuhi pula.
Rangkuman Bahan
Bahan yang akan didiskusikan di sini ialah hasil studi kasus forum warga tingkat kecamatan di Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) lahir dari keinginan sejumlah pihak, yaitu akademisi, Pemda dan tokoh masyarakat Majalaya. Forum komunikasi ini juga hendak dijadikan mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah, berupa dialog yang adil antara warga desa, perencana dan penguasa daerah.
Sejumlah isu kongkrit sempat menjadi kejadian-kejadian kasus. Isu kerusakan sebagian jalan di kecamatan tersebut direspons dengan memobilisasi dana dari sejumlah pengusaha, selanjutnya digunakan untuk memperbaiki jalan.
Isu lainnya berpihal pemindahan pasar dan penanganan pedagang kaki lima (PKL). Sekalipun belum menghasilkan pemecahan yang tuntas, kini telah ada komisi dan perwakilan PKL dalam FM2S dan pengorganisasian pedagang pasar.
Isu ketidakcermatan dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) direspons dengan protes dan advokasi, serta revisi RDTRK.
Dari kajian ketiga kejadian di atas, terlihat bahwa kepentingan lapisan bawah tidak diperhatikan. Pengaturan PKL dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan dan kesemrawutan kota. Sayang kedua masalah ini tidak menjadi persoalan PKL, bahkan lokasi perdagangan pada saat ini dipandag strategis. Justru pemindahan lokasi itulah yang menjadi persoalan PKL. Dalam dinamika konflik selanjutnya, pengurus yang terpilih ke dalam FM2S tidak berasal dari PKL. Program pendaftaran PKL dan penerbitan kartu anggota serta iuran lainnya, bahkan menjadi beban bagi PKL sendiri. Adapun pengorganisasian PKL di dalam pasar menghasilkan organisasi simpan pinjam. Sayang tanpa keterbukaan pengelolaan, banyak PKL tidak mempercayainya kembali.
Di sini kendala yang muncul ialah seleksi untuk masuk ke dalam kepengurusan FM2S, di mana warga biasa tidak bisa memasukinya. Hanya tokoh masyarakat yang dipilih dalam forum ini. Warga biasa sulit mengekspresikan kebutuhannya, mempertahankan argumentasinya dalam forum, dan duduk sejajar dengan tokoh-tokoh di wilayahnya.
Dua pelajaran yang bisa diambil ialah, pertama, seringkali partisipasi mula-mula berasal dari inisiatif pihak luar. Untuk mengefektifkan upaya ini, aktivitas tersebut perlu disesuaikan dengan cara hidup dan kapasitas warga miskin yang ada. Kedua, proses partisipasi seringkali menjadi suatu proses politik. Di sini warga miskin –sebagaimana pihak lain sudah mempraktekkannya—perlu mengetahui strategi untuk menggunakan sumberdaya yang mereka miliki dalam rangka mempertahankan kepentingannya.
Pembahasan
Sebagimana proses falsifikasi, apakah dengan kegagalan praktek pembangunan partisipasi –sebagaimana ditunjukkan di atas—maka pondamen partisipasi sesungguhnya lemah? Studi kasus di atas segera mengingatkan kita akan perlunya penyusunan asumsi awal dalam proses partisipasi. Asumsi tersebut meliputi:
1. pandangan bahwa masyarakat atau rakyat memiliki pengetahuan dan kearifan yang memadai untuk menjalankan pembangunan. Pola memandang tokoh masyarakat sebagai pihak yang lebih mengetahui dan lebih bijaksana kiranya sulit diterima. Barangkali alternatifnya ialah memandang adanya local genius atau orang ahli dalam kalangan warga miskin sendiri.
2. kesinambungan kegiatan membutuhkan sebanyak dan sedalam mungkin penggunaan sumberdaya lokal maupun lokalitas lainnya. Pada taraf selanjutnya akan dibutuhkan pegangan yang lebih kuat perihal tataran lokalitas yang dibutuhkan, atau pada tingkat kelompok, atau komunitas, atau organisasi.
3. selain asumsi lokalitas, muncul pula asumsi jaringan ke dalam maupun ke luar lokalitas tersebut untuk menjaga dan mengembangkan partisipasi yang telah ada.
Kiranya buku di atas telah menjelaskan secara faktual dan konseptual perihal masuknya pihak luar ke dalam kelompok dan masyarakat kecamatan. Dalam khasanah asumsi di atas, jelaslah bahwa konteks buku tersebut lebih merujuk kepada kegiatan asumsi ketika. Di mana pihak luar hendak masuk dan menjadi salah satu simpul jaringan.
Kebutuhan akan pihak luar untuk partisipasi pihak dalam sudah lama dijelaskan, dan memang mampu mengubah pola otoritarian lokal menjadi pola organisasi partisipatif. Yang perlu diwujudkan ialah menghindarkan pihak luar ini berperan berbeda dari (istilah di dalam buku tersebut) cara dan kapasitas orang miskin. Sehingga dari dalam penduduk miskin sendiri muncul penolakan (“antibodi”).
Para penulis buku itu merujuk kepada jalan politis atau kekuasaan sebagai upaya pemberdayaan penduduk miskin. Dalam konteks pemberdayaan, jalan kekuasaan tidak sekedar mengandaikan perebutan kuasa (dalam pengambilan keputusan), melainkan juga menghasilkan alternatif lain berupa melarutnya posisi dengan pihak penguasa (penindas?).
Sebetulnya secara struktural, jalan politik ini membutuhkan kerja yang pasti: untuk mendudukkan warga miskin sendiri ke dalam organisasi strategis dan operasional dalam pengambilan keputusan. Organisasi strategis perlu diisi dengan kebijaksanaan dari penduduk miskin sendiri, sementara organisasi operasional diperlukan untuk mengalokasikan sumberdaya penduduk miskin bagi dirinya sendiri.
Segera terlihat bahwa jalan politik perlu diikuti atau disertai jalan kultural, terutama kultural kritis. Di sini diperlukan kontra hegemoni dengan argumen yang terstruktur, sehingga penduduk miskin mampu berargumen kepada pihak lapisan lebih tinggi. Kontra hegemoni sebagai diskursus alternatif juga perlu ditumbuhkan untuk meningkatkan kekuatan psikologis dan menghilangkan rasa rendah diri (yang sebetulnya merupakan alienasi kultural). Dengan demikian asumsi pertama –mempersamakan posisi struktural dan kultural pihak miskin dan lapisan atas—turut terpenuhi pula.
POLITICS OF MEANING AS A TOOL OF CAUSES AND IMPLICATIONS ON INDONESIAN’S RIOTS: Alitupu Villagers’ Responses towards Poso Riots on Central Sulawesi
By Ivanovich Agusta
Abstract
Some riots in Indonesia are politically constructed as ethnical- and religious-based riots. This paper’s hypothesis is, that the politics of meaning has been used as a tool to interpret causes, processes, and implications of the riots. Cultural view, which expressed emotionally on ethnical and religious identities, generouses realities into a simple one, such as differs “us” or “them” just based on ethnical and religious identities. Paradoxically, although people (villagers) really know that the generalization and simplification views blurred the real cause and process of riots, they are not able to leave it back. Interpretation towards riots was kept structurally by bureaucracy line and press papers. The people, at the end, responses the politics of meaning by constructing common enemies that were not real and not able to be tested, such as provocateurs, and informal communist movement. They also constructs an idea that their community were safe and proofed from the riot risk. At a radical point, they constructs an idea that an absolute truth of religions were not able to be experienced by people, so that no absolute evidences could build religious arguments.
The post New Order era from 1998 becomes a big cultural laboratory, where we are able to examine most of cultural hypotheses on Indonesians. The reformation era –alias the post New Order era—has unlocked the Pandora box and excluded most of all of cultural convergent and divergent factors on the rapid socio-cultural change. It is interesting that most of Indonesians –at least looked at the newspapers’ headlines—have been electing the cultural factors as tools to be used as basis of viewing, interpreting, and valuing on the rapid change of Indonesia. The culture has been put in “the bottom of our heart”, like “id” concept on Freud psychoanalysis, and close to be a “human instinct”. Big pressure outside like reformation movement broke their world. The people take out the bottom factors, so that they look the phenomenon in a “natural way”. It impresses them, and step by step reforms their world. Until now, then, politics on Indonesia is able to be analyzed by politics of meaning approach (Agusta, 2001).
Looking back, difficulties on examining cultural factors on the last three decades on New Order era related to officers pattern on putting the factors into the Pandora box, then locked it and guarded by military personnel. The pattern of avoiding the cultural problem, but thinking that the problem were not exist, was based on a paradigm on harmony. Practiced by the Javanese, when they were angry with their neighbor (the problem), for example, then they were not talking with others and considered that the others were nothing even if they were facing each other in some places.
When the cultural factor was used to explain at a national context, it was used to manipulate the hierarchical social reality into a homogenous one. For example, the former President Soeharto used phrase saudara-saudara sebangsa dan setanah air (My people who are fellow nationals) to avoided the real socio-economic hierarchy, even avoided lack of economic level of the poor from the haves.
Without aware on hierarchy, cultural category becomes a very wide bracket. For instance, someone belongs to the Javanese ethnic, either he stays in Solo as a central for developing Javanese culture or in Cilacap where has never been colonialized by Javanese Kingdom. It implicate on loosing grasping capacity of the lowest social stratum to participate in create a cultural core. There is a subculture concept, but, base on an assumption that some sub culture in a same culture have same cultural core, this concept is too wide also to address someone and is not able to construct a hierarchy among cultural entities –except a differentiation among them. The category, then, can be said as a simplification of a complex reality. In a rapid cultural sense, the category also simplifies the complex problems. In dangerous way, it looses a chance for the cultural victims to rehabilitate themselves. Unfortunately this phenomenon still exists –or is strengthening—until now.
Mean while, parallel with some preparations towards local autonomous era, cultural category also associates with local belonging. The origins are interpreted as “the truth owner” of local resources. Actually this logics is used by local elites to get the decentralized power in term of autonomous era. On the (next) context on local autonomous era, it becomes important to explore relationship between national hegemonic pressure and local cultural core responses. Local people developed their cultural counter by themselves, or helped by private sectors and NGOs. This dialectic needs a study on both the local cultural core and local cultural strategy.
Unfortunately the simplification trait on the cultural categories and its relation with local belonging sense has been used in, or at least interpreted as causes of, some Indonesian riots in Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, and Nusa Tenggara Barat. The cause was addressed into cultural entities of ethnics, rage, and religions. Relationship among all of recent cultural factors of change in Indonesian above creates a hypothese, that the politics of meaning has been used as a tool to interpret causes, processes, and implications of the riots.
Politics of Meaning within Interpretivism
Cultural core or cultural paradigm become an important concept that bases the concept of politics of meaning in Geertzian tradition. The cultural core draws the deepest view or a cultural paradigm of local people, that presses the people and directs their actions (Geertz, 1965). It is static and hard to be changed for a long term. I implicates that the cultural core gives a boundary where the people were able to response the change outside and to adapt the change into their culture. Once we find the core, then we can predict the local responses towards local and national rapid change.
Politics of meaning shows usage of local or national cultural symbols –most of them is manipulated language—as power to manage people. People accept the symbols voluntarily, so that the symbol create their value and behavior. An important topics of politics of meaning is ideology as a metaphor (Geertz, 1973; Anderson, 1990, 1972; Latif and Ibrahim, eds.,1996). In a flash view, interpreted as the purest origins, the elites are legitimated to construct the politics of meaning, to value and to examine political events. Holding the opinion that most of local cultural cores are constructed by the elites, patterns on politics of meaning are able to be gained, eventhough this phenomenon may close the people chance to participate constructing the politics of meaning.
Politics of meaning aims to understand the use of ideology in order to get power. This cultural approach give deeper understanding about political institution more than politics. Actions of an individual as a political actor are related on his interpretation towards his surrounding. In Marxian point of view, ideology is practical. Its view forget to search how ideology is institutionalized by local people. Many researchers have showed the importance of politics of meaning in Indonesia. For instance, Indonesian is manipulated so far so that it does not correspond to realities.
The politics of meaning is different from a hegemony concept. Within hegemony, the people tends to loose their consciousness. The state ideology press their mind, and finally they responses think that the state ideology is correct and single real entity. As hegemony is done frequently, without critical consciousness the people accept everything from the power.
If hegemony shows powerless of the poor, this research will show that politics of meaning will mentions that as well as cultural strategy of the lower to respond the upper ideology, an advantage from starting point of politics of meaning is getting the active side of communities’ culture. By understanding reality from local people point of view, it is easy to look at how the local people create a social meaning, press the meaning to others, and an implication on social conflict. That’s why politics of meaning not only mentions a passive side of culture as showed on cultural core, but also emerging an active side on local cultural strategies.
To gain data from the local people point of view, I use a qualitative method. For researchers, choosing a research method are based on their scientific paradigm. The method in this article is developed within interpretive approach –not constructivism. The constructivism approach at least involve an assumption that every people may construct their each actions. Its assumption is difficult to be implemented in Indonesian (agricultural) communities, where group ties are still powerful to direct the people actions. In the qualitative method, a case study strategy is used in this research. The interpretive approach, on the contrary, assume that individual actions are based on a cultural paradigm on a community. Beside fit in Indonesian community above, the approach also opens a chance to sum up and predict the actions within the community.
Lessons learned from a limited but a deep understanding case. It could be, because the case is used not only to be drawn to understand the case itself, but also to understand the wider and greater context (Geertz, 1965; Stake, 1995). Otherwise, there is some limited conditions: first, magnitude of understanding the case is limited by discourse of the context and the theoretical problem themselves. Second, the instrumental case may only explain parts of culture of the community or society. Imagining the chime curve on quantitative method, the instrumental case may only understand the negative part of the community, or the positive part of it, or the “central” part of it. Result of studying a case on the negative part, for example, is to critic a program. Meanwhile, the study on the positive part may be used to get lessons learned from the case or to build recommendation to solve the problem. Most of the social researchers usually choose the “central part” of the case to explain the common action of the people. Third, the social reality is a complex one (Hardiman, 1993) so that the researcher is only able to conclude and to get learn within corridor of the context of the case. Fourth, eventhough comparing some cases may widen magnitude of the analysis, but the categorical data may only be analyzed at nominal or ordinal level –which statistically result of them would not be predictable well. Nevertheless, we are able to do a reflective approach, using a case to reflect another cases (Geertz, 1995).
Fifth, eventhough in Geertzian tradition improvement on interpretive approach does not depend on testing the relationship between the cases, but on smooth argumentation to improve the fit of the researcher’s interpretation and the respondents’ motives, unfortunately the tradition assume on superiority of the researcher towards the respondents. I think thick description technique of Geertz can be interpreted as an effort to get the most important or the deepest thing of the community, so that the researcher is able to understand the community life and explain it to others. Its result implication on Geertzian tradition, however, is different from Marxian tradition. The Geerztian tradition reaches cultural paradigm or cultural core of the community, while the Marxian tradition gets material items as the prime mover. At a more technical side, thick description is implemented as a detail description of a social event, such as a long quotation in an article about culture. This quotation becomes important in order to explain local concept as been thought by local people. Unfortunately, Geertz thought that the researcher has an authority to construct and then to conclude the interpretation on the respondents’ reality (Geertz, 1988). As an author, the researcher get the respondents’ reality from the community.
In order to construct a theory as well as keeping the reality belongs the respondents, it is interesting to compare approaches of interpretive, critical theory, and postmodernism. All of them try to empathy to respondents. Nevertheless, the postmodernism approach seems more practical. It mentions little narrations among the local people. Unfortunately its arguments to deconstruct great narrations and emerge little narrations seem disperse, so that will be difficult to construct a theory on them.
Meanwhile, the critical theory bases its arguments on higher level of grand of social theories or, sometimes, at a philosophical level, so that its systematization is significant. The philosophical area is needed to direct the social movement. Further more, based on a complex reality assumption above, critics on and deconstructing the former theory implicate on creating the real new theory or arguments. It is difficult to take a critical theory into local reality.
Being put among two approaches above, interpretive, of course, will not used just to describe local community, but use it as an instrument to gain the local data in order to examine other theories as well as to construct a new theory. Interpretive have a chance to understand local meaning on social events, because the approach tends to give an empathy to the local people. There would be a problem when the researcher construct local description in a location outside from the local community –one out of solutions towards this problem is using reflective approach.
Cultural context –as involves in a big culture concept—has exist for a long time, so that data of it should be too much. Difficulties on finding critically, selecting the data, and, finally, constructing the context, emerge because a researcher become a part of the researched community or society. This research is supported by Nud.Ist Vivo qualitative computer program. The program saves time 18 multiple faster at the whole than by manually. N-Vivo retrieved, examined, and built theories from qualitative data on grasping details of people opinion and their nuances as social contexts. Otherwise, N-Vivo is still a luxurious qualitative program in Indonesia as developing country. It is very expensive to buy, and it needs expensive and sophisticated computer set –especially to spend a lot of hard disc’s and RAM’s memory as well as using “Pentium”—to run the program faster. As novel and rare computer program, among social scientists in Indonesia, N-Vivo creates myths of reducing data too much, changing a qualitative research to be a quantitative research, and more difficult than doing qualitative analysis manually.
Alitupu People Responses towards Poso Riots
Many riots on Indonesia looks like an instrument to test some hypotheses on intercultural relationship. The riots break people’s former reality, then makes them confused. The riots, however, need rehabilitation of their world view. All of this process of breaking and rehabilitating involves many cultural actions.
There are two patterns on Poso riot, at least until now. First, efforts to solve the problem are not enough, as indicated by delaying to catch the prime cause of the riot. Commanders of invaders have been caught, brought into a court, and, finally, get a dead punishment. The people, however, is still worried and thinks that the truth provocateur is still free. Series of the Poso riots from 1998 to 2001 –included the latest riot a few weeks ago—are caught as a prove of the worriesness.
Second, the riots are able to be localized around Poso only. Eventhough towns and villages outside Poso have similar characteristics that were potentially able to break riots as indicated on having serious economic gap, plurality on religiosity, and corruption of local bureaucrats, the riots have not spread to other locations. Pre-riots are always begun by spread of issues that persuade the people to attack other ethnical members and other religious believers. To respond it, Alitupu villagers, like other many villagers, are on their villages’ guard. In front of the village, they selected visitors, or, actually, filtered issues. They also formed a communication forum between different religious believers. The forum decided practical things based on plurality of religious believers.
Alitupu Village location around Lore Lindu National Park –four hours from Palu to North side—is an area for local migrants as well as migrants came from Southside and Northside of Sulawesi, even from other islands. Local migrations run in a synergic way, create an acculturation, so that they did not cause conflicts. Cultural conflict, however, occures when the migrants have a more powerful cultural identities. The power may be created and supported by national regulation on a transmigration program, military personnel, and policies of local bureaucracy. Within a politics of meaning area of analysis, the local officers press the people to interpret the migrants as national development agents. By using the cultural power above, these migrants need not adapting their own culture and roles with local culture –actually they almost definitely do not build a process of accomodation with local people.
On the local context above, the reformation movement since 1998 looks like getting the causes of the Poso riots out of their Pandora box. Alitupu villagers soon use cultural categories to simplify the complex social conflicts. We must note an important role of press in constructing and converging mass interpretation on the riots. Supported by sophisticated technology, the press spreads news and opinions very fast. Unfortunately, there is only little columns to express the broader opinion or describing complexity of social events. The press, then, simplify the complexity of factors become a just cultural-based factor. The riots are simply looked at as a conflict between Moslem-Bugiser and Christian-local-people. This meaning worries the villagers, especially the migrants. Village head, even, prohibited his people from reading newspaper and watching television of news rubric. He ensured that the news created the people imagination on dangerous of the village. Actually almost all of the Bugisers –one third of total villagers—moved out of the village at least for two weeks. Some people has not been back.
One important indicator involved in the cultural category is an economical gap between local people and migrants. There are many migrants, but at least since a century ago Alitupu villagers has been creating a relationship with the Bugisers closer than other ethnical members. The Bugisers become merchants, buying local agricultural commodities or retailing many things in the village. There many ethnics and sub-ethnics in South Sulawesi, but the villagers simply call them as Bugisers. Culturing commodities in a subsistence way makes the villagers neglecting to enter monetary economics. Then, when they have been entering the modern economic system since mids of 1990s, they have a lack on capital and tactics on a business strategy. Widening magnitude of their experience, the villagers imagine thet the Poso people sees riots as a tool to break dependency of economical culture above.
Another important characteristics within the cultural category is a rivalry among believers. Protestant religion has been professed by local people since a century ago, even lesser on some places, at the time of a Dutch colonialism. Before the colonial era, local people professed local religions. Unfortunately, the Protestant (also Islam) were soread in a repression way, and, especially for the Protestant, related into colonial authoritarian. This pattern of repression is continued by Japanese at their colonial era, even has been practiced by the local military-biased government since 1945. A turning point to a smooth action on a religious mission has been created since a mid of 1990s. Unfortunately, the new approach have not been established when the riots were broken.
Simplifying the complex reality, the cultural category is not able to direct us to gain the provocateur –a term accords to an individual or a group that creates the riots. Cultural category which is constructed in a simplest way is not able to be a thinking frame to direct us to find the deepest cause(s) of riots series. The provocateur nominators were found among young drunker. They have been watched tighter. Another provocateur nominators were a religious leader who usually announce badness of other religions and other believers. This religious leaders, however, have move out of the villages when the riot was broke in Palu last year. Aware on difficulties on finding the truth provocateur(s), the people develops a common and abstract enemy. For instance they mention a bad guy, communist people, many ex PRRI/Permesta and DI/TII rebellion guards.
By using politics of meaning, we see that the people need a new enemies to be attacked. Eventhough they believe that the riots are not emerged naturally, but caused by certain groups, they have not been finding the truth provocateur. Paradoxically, although villagers really knew that the generalization and simplification views blurred the real cause and process of riots, they did not able to leave it back.
Interpretation towards riots was kept structurally by bureaucracy line and press papers. The people, at the end, responses the politics of meaning by constructing common enemies that were not real and not able to be tested, such as provocateurs, and informal communist movement. They also constructed an idea that their community were safe and proofed from the riot risk. At a radical point, they constructed an idea that an absolute truth of religions were not able to be experienced by people, so that no absolute evidences could build religious arguments.
Learning from other riots in Indonesia, the people of Central Sulawesi have developed self-help actions. As they think that cultural factors drive the riots, their actions basically are responding the retrogressive change in a cultural way. The villagers creates some patterns of politics of meaning. When local culture has more powerful, its culture need not be integrated into the new culture. On the contrary, when culture from outside is more powerful, local people force to leave their original culture. Unfortunately, the arbitrary actions break the local people’s own word. They face difficulties to interpret many stranger events into their unite view.
Limited on the local issue, there looks like a missing link among several factors interpreted as causes of the Poso riots, i.e. a local political rivalry factor. This factor has never been investigated. Before the Poso riot on 1998, a candidate for local government head has threatened to break a riot if he will not have been elected to be the principal. Several hours after his threaten and his fail on getting the position, the Poso riot phase I was broken. It makes sense that the local bureaucrats have too much fund to pay attackers on a riot. Corruption and nepotism in Central Sulawesi run on a large scale, especially for some fames of the elites (Aditjondro, 2000; Sangaji, 2000). Besides, there are cliques on Poso based on myth of rivalry among ethnics groups. Officers from Alitupu Village or Napu Valley face difficulties to improve their position in Poso. A century ago, before the colonial era, the Napu people robed the people in Poso frequently.
Politics of Meaning Re-interpreted
Eventhough the cultural core makes us able to predict the local responses towards local and national rapid change, an analysis on the cultural core only could grasp a narrow view on the local capacity on changing themselves –even changing the cultural core. That’s why we need to study the cultural strategy also. The cultural strategy pictures the people activities on managing their opinions and personality in order to response change from outside and to refine their own culture. Here we see the active side of the culture (Kleden, 1987). Dialectic between national hegemonic strategy and local cultural strategy could construct a parallel or, on the contrary, a hierarchical relationship. Parallel relationships could form a tolerance or an adaptation. In hierarchical relationship, however, there would be great tradition that subordinated little tradition. As experienced in the New Order era, national and centralized development has been a great tradition facing local culture as a little tradition. The national policy almost usually manipulate local culture into a national campaign, restrained the local cultural evolution, and made cultural involution on local people. The local people thmenselves, however, could construct a counter culture to against national hegemony and to make their own evolution.
After looking deeper, however, the people of Alitupu Village also move to build their own politics of meaning to responses the elite sub culture at the village, sub-district, and district level. It may form on a wide area as a support for elite subculture, a cultural deconstruction, or a counter culture.
Actually, at least in my research experience, the villagers usually understand about their position among others. They also aware on the politics of meaning: “who says what”. The same phrases may have a different meaning. It depends on each social stratum’s interest. They know that the politics on meaning has been used to blurred the truth factor of Poso riots. On the contrary, awareness of the local people of the politicking using cultural symbol become a guarantee to create a deepest relationship between ethnic groups, creating a cultural adaptation, and a compromise within cultural boundaries. The culture may construct the real alternative of solving the riot problem, because it gives a set of meaning for the people to feel their existence on the world (“feel at home”). This condition supports them to create ideas and imagination in order to construct some cultural strategies.
Bibliography
Aditjondro, GJ. 2000. “Kekuatan-kekuatan Raksasa di Balik Rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu”, in A. Sangaji. PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Agusta, I. 2001. Politik Makna dan Geografi Budaya. Pikiran Rakyat, 11 January 2001.
____________. Politik Makna Legitimasi. Koran Tempo, 12 July 2001.
Anderson, BR’OG. 1990. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Cornell University Press. New York.
Geertz, C. 1995. After the Fact. Harvard University Press. Cambridge.
_______. 1988. Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford University Press. California.
_______. 1974. Interpretation of Culture. Free Press. New York.
_______. The Social History of an Indonesian Town. Cambridge.
Hardiman, F.B. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme menurut Jurgen Habermas. Kanisius. Yogyakarta.
Kleden, I. 1987. “Berpikir Strategi tentang Kebudayaan”, in Prisma Vol. XVI No. 3.
Latief, Y. dan I.S. Ibrahim, eds. 1996. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Mizan. Bandung.
Sangaji, A. 2000. PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Stake, R.E. 1995. The Art of Case Study Research. SAGE. London.
Abstract
Some riots in Indonesia are politically constructed as ethnical- and religious-based riots. This paper’s hypothesis is, that the politics of meaning has been used as a tool to interpret causes, processes, and implications of the riots. Cultural view, which expressed emotionally on ethnical and religious identities, generouses realities into a simple one, such as differs “us” or “them” just based on ethnical and religious identities. Paradoxically, although people (villagers) really know that the generalization and simplification views blurred the real cause and process of riots, they are not able to leave it back. Interpretation towards riots was kept structurally by bureaucracy line and press papers. The people, at the end, responses the politics of meaning by constructing common enemies that were not real and not able to be tested, such as provocateurs, and informal communist movement. They also constructs an idea that their community were safe and proofed from the riot risk. At a radical point, they constructs an idea that an absolute truth of religions were not able to be experienced by people, so that no absolute evidences could build religious arguments.
The post New Order era from 1998 becomes a big cultural laboratory, where we are able to examine most of cultural hypotheses on Indonesians. The reformation era –alias the post New Order era—has unlocked the Pandora box and excluded most of all of cultural convergent and divergent factors on the rapid socio-cultural change. It is interesting that most of Indonesians –at least looked at the newspapers’ headlines—have been electing the cultural factors as tools to be used as basis of viewing, interpreting, and valuing on the rapid change of Indonesia. The culture has been put in “the bottom of our heart”, like “id” concept on Freud psychoanalysis, and close to be a “human instinct”. Big pressure outside like reformation movement broke their world. The people take out the bottom factors, so that they look the phenomenon in a “natural way”. It impresses them, and step by step reforms their world. Until now, then, politics on Indonesia is able to be analyzed by politics of meaning approach (Agusta, 2001).
Looking back, difficulties on examining cultural factors on the last three decades on New Order era related to officers pattern on putting the factors into the Pandora box, then locked it and guarded by military personnel. The pattern of avoiding the cultural problem, but thinking that the problem were not exist, was based on a paradigm on harmony. Practiced by the Javanese, when they were angry with their neighbor (the problem), for example, then they were not talking with others and considered that the others were nothing even if they were facing each other in some places.
When the cultural factor was used to explain at a national context, it was used to manipulate the hierarchical social reality into a homogenous one. For example, the former President Soeharto used phrase saudara-saudara sebangsa dan setanah air (My people who are fellow nationals) to avoided the real socio-economic hierarchy, even avoided lack of economic level of the poor from the haves.
Without aware on hierarchy, cultural category becomes a very wide bracket. For instance, someone belongs to the Javanese ethnic, either he stays in Solo as a central for developing Javanese culture or in Cilacap where has never been colonialized by Javanese Kingdom. It implicate on loosing grasping capacity of the lowest social stratum to participate in create a cultural core. There is a subculture concept, but, base on an assumption that some sub culture in a same culture have same cultural core, this concept is too wide also to address someone and is not able to construct a hierarchy among cultural entities –except a differentiation among them. The category, then, can be said as a simplification of a complex reality. In a rapid cultural sense, the category also simplifies the complex problems. In dangerous way, it looses a chance for the cultural victims to rehabilitate themselves. Unfortunately this phenomenon still exists –or is strengthening—until now.
Mean while, parallel with some preparations towards local autonomous era, cultural category also associates with local belonging. The origins are interpreted as “the truth owner” of local resources. Actually this logics is used by local elites to get the decentralized power in term of autonomous era. On the (next) context on local autonomous era, it becomes important to explore relationship between national hegemonic pressure and local cultural core responses. Local people developed their cultural counter by themselves, or helped by private sectors and NGOs. This dialectic needs a study on both the local cultural core and local cultural strategy.
Unfortunately the simplification trait on the cultural categories and its relation with local belonging sense has been used in, or at least interpreted as causes of, some Indonesian riots in Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, and Nusa Tenggara Barat. The cause was addressed into cultural entities of ethnics, rage, and religions. Relationship among all of recent cultural factors of change in Indonesian above creates a hypothese, that the politics of meaning has been used as a tool to interpret causes, processes, and implications of the riots.
Politics of Meaning within Interpretivism
Cultural core or cultural paradigm become an important concept that bases the concept of politics of meaning in Geertzian tradition. The cultural core draws the deepest view or a cultural paradigm of local people, that presses the people and directs their actions (Geertz, 1965). It is static and hard to be changed for a long term. I implicates that the cultural core gives a boundary where the people were able to response the change outside and to adapt the change into their culture. Once we find the core, then we can predict the local responses towards local and national rapid change.
Politics of meaning shows usage of local or national cultural symbols –most of them is manipulated language—as power to manage people. People accept the symbols voluntarily, so that the symbol create their value and behavior. An important topics of politics of meaning is ideology as a metaphor (Geertz, 1973; Anderson, 1990, 1972; Latif and Ibrahim, eds.,1996). In a flash view, interpreted as the purest origins, the elites are legitimated to construct the politics of meaning, to value and to examine political events. Holding the opinion that most of local cultural cores are constructed by the elites, patterns on politics of meaning are able to be gained, eventhough this phenomenon may close the people chance to participate constructing the politics of meaning.
Politics of meaning aims to understand the use of ideology in order to get power. This cultural approach give deeper understanding about political institution more than politics. Actions of an individual as a political actor are related on his interpretation towards his surrounding. In Marxian point of view, ideology is practical. Its view forget to search how ideology is institutionalized by local people. Many researchers have showed the importance of politics of meaning in Indonesia. For instance, Indonesian is manipulated so far so that it does not correspond to realities.
The politics of meaning is different from a hegemony concept. Within hegemony, the people tends to loose their consciousness. The state ideology press their mind, and finally they responses think that the state ideology is correct and single real entity. As hegemony is done frequently, without critical consciousness the people accept everything from the power.
If hegemony shows powerless of the poor, this research will show that politics of meaning will mentions that as well as cultural strategy of the lower to respond the upper ideology, an advantage from starting point of politics of meaning is getting the active side of communities’ culture. By understanding reality from local people point of view, it is easy to look at how the local people create a social meaning, press the meaning to others, and an implication on social conflict. That’s why politics of meaning not only mentions a passive side of culture as showed on cultural core, but also emerging an active side on local cultural strategies.
To gain data from the local people point of view, I use a qualitative method. For researchers, choosing a research method are based on their scientific paradigm. The method in this article is developed within interpretive approach –not constructivism. The constructivism approach at least involve an assumption that every people may construct their each actions. Its assumption is difficult to be implemented in Indonesian (agricultural) communities, where group ties are still powerful to direct the people actions. In the qualitative method, a case study strategy is used in this research. The interpretive approach, on the contrary, assume that individual actions are based on a cultural paradigm on a community. Beside fit in Indonesian community above, the approach also opens a chance to sum up and predict the actions within the community.
Lessons learned from a limited but a deep understanding case. It could be, because the case is used not only to be drawn to understand the case itself, but also to understand the wider and greater context (Geertz, 1965; Stake, 1995). Otherwise, there is some limited conditions: first, magnitude of understanding the case is limited by discourse of the context and the theoretical problem themselves. Second, the instrumental case may only explain parts of culture of the community or society. Imagining the chime curve on quantitative method, the instrumental case may only understand the negative part of the community, or the positive part of it, or the “central” part of it. Result of studying a case on the negative part, for example, is to critic a program. Meanwhile, the study on the positive part may be used to get lessons learned from the case or to build recommendation to solve the problem. Most of the social researchers usually choose the “central part” of the case to explain the common action of the people. Third, the social reality is a complex one (Hardiman, 1993) so that the researcher is only able to conclude and to get learn within corridor of the context of the case. Fourth, eventhough comparing some cases may widen magnitude of the analysis, but the categorical data may only be analyzed at nominal or ordinal level –which statistically result of them would not be predictable well. Nevertheless, we are able to do a reflective approach, using a case to reflect another cases (Geertz, 1995).
Fifth, eventhough in Geertzian tradition improvement on interpretive approach does not depend on testing the relationship between the cases, but on smooth argumentation to improve the fit of the researcher’s interpretation and the respondents’ motives, unfortunately the tradition assume on superiority of the researcher towards the respondents. I think thick description technique of Geertz can be interpreted as an effort to get the most important or the deepest thing of the community, so that the researcher is able to understand the community life and explain it to others. Its result implication on Geertzian tradition, however, is different from Marxian tradition. The Geerztian tradition reaches cultural paradigm or cultural core of the community, while the Marxian tradition gets material items as the prime mover. At a more technical side, thick description is implemented as a detail description of a social event, such as a long quotation in an article about culture. This quotation becomes important in order to explain local concept as been thought by local people. Unfortunately, Geertz thought that the researcher has an authority to construct and then to conclude the interpretation on the respondents’ reality (Geertz, 1988). As an author, the researcher get the respondents’ reality from the community.
In order to construct a theory as well as keeping the reality belongs the respondents, it is interesting to compare approaches of interpretive, critical theory, and postmodernism. All of them try to empathy to respondents. Nevertheless, the postmodernism approach seems more practical. It mentions little narrations among the local people. Unfortunately its arguments to deconstruct great narrations and emerge little narrations seem disperse, so that will be difficult to construct a theory on them.
Meanwhile, the critical theory bases its arguments on higher level of grand of social theories or, sometimes, at a philosophical level, so that its systematization is significant. The philosophical area is needed to direct the social movement. Further more, based on a complex reality assumption above, critics on and deconstructing the former theory implicate on creating the real new theory or arguments. It is difficult to take a critical theory into local reality.
Being put among two approaches above, interpretive, of course, will not used just to describe local community, but use it as an instrument to gain the local data in order to examine other theories as well as to construct a new theory. Interpretive have a chance to understand local meaning on social events, because the approach tends to give an empathy to the local people. There would be a problem when the researcher construct local description in a location outside from the local community –one out of solutions towards this problem is using reflective approach.
Cultural context –as involves in a big culture concept—has exist for a long time, so that data of it should be too much. Difficulties on finding critically, selecting the data, and, finally, constructing the context, emerge because a researcher become a part of the researched community or society. This research is supported by Nud.Ist Vivo qualitative computer program. The program saves time 18 multiple faster at the whole than by manually. N-Vivo retrieved, examined, and built theories from qualitative data on grasping details of people opinion and their nuances as social contexts. Otherwise, N-Vivo is still a luxurious qualitative program in Indonesia as developing country. It is very expensive to buy, and it needs expensive and sophisticated computer set –especially to spend a lot of hard disc’s and RAM’s memory as well as using “Pentium”—to run the program faster. As novel and rare computer program, among social scientists in Indonesia, N-Vivo creates myths of reducing data too much, changing a qualitative research to be a quantitative research, and more difficult than doing qualitative analysis manually.
Alitupu People Responses towards Poso Riots
Many riots on Indonesia looks like an instrument to test some hypotheses on intercultural relationship. The riots break people’s former reality, then makes them confused. The riots, however, need rehabilitation of their world view. All of this process of breaking and rehabilitating involves many cultural actions.
There are two patterns on Poso riot, at least until now. First, efforts to solve the problem are not enough, as indicated by delaying to catch the prime cause of the riot. Commanders of invaders have been caught, brought into a court, and, finally, get a dead punishment. The people, however, is still worried and thinks that the truth provocateur is still free. Series of the Poso riots from 1998 to 2001 –included the latest riot a few weeks ago—are caught as a prove of the worriesness.
Second, the riots are able to be localized around Poso only. Eventhough towns and villages outside Poso have similar characteristics that were potentially able to break riots as indicated on having serious economic gap, plurality on religiosity, and corruption of local bureaucrats, the riots have not spread to other locations. Pre-riots are always begun by spread of issues that persuade the people to attack other ethnical members and other religious believers. To respond it, Alitupu villagers, like other many villagers, are on their villages’ guard. In front of the village, they selected visitors, or, actually, filtered issues. They also formed a communication forum between different religious believers. The forum decided practical things based on plurality of religious believers.
Alitupu Village location around Lore Lindu National Park –four hours from Palu to North side—is an area for local migrants as well as migrants came from Southside and Northside of Sulawesi, even from other islands. Local migrations run in a synergic way, create an acculturation, so that they did not cause conflicts. Cultural conflict, however, occures when the migrants have a more powerful cultural identities. The power may be created and supported by national regulation on a transmigration program, military personnel, and policies of local bureaucracy. Within a politics of meaning area of analysis, the local officers press the people to interpret the migrants as national development agents. By using the cultural power above, these migrants need not adapting their own culture and roles with local culture –actually they almost definitely do not build a process of accomodation with local people.
On the local context above, the reformation movement since 1998 looks like getting the causes of the Poso riots out of their Pandora box. Alitupu villagers soon use cultural categories to simplify the complex social conflicts. We must note an important role of press in constructing and converging mass interpretation on the riots. Supported by sophisticated technology, the press spreads news and opinions very fast. Unfortunately, there is only little columns to express the broader opinion or describing complexity of social events. The press, then, simplify the complexity of factors become a just cultural-based factor. The riots are simply looked at as a conflict between Moslem-Bugiser and Christian-local-people. This meaning worries the villagers, especially the migrants. Village head, even, prohibited his people from reading newspaper and watching television of news rubric. He ensured that the news created the people imagination on dangerous of the village. Actually almost all of the Bugisers –one third of total villagers—moved out of the village at least for two weeks. Some people has not been back.
One important indicator involved in the cultural category is an economical gap between local people and migrants. There are many migrants, but at least since a century ago Alitupu villagers has been creating a relationship with the Bugisers closer than other ethnical members. The Bugisers become merchants, buying local agricultural commodities or retailing many things in the village. There many ethnics and sub-ethnics in South Sulawesi, but the villagers simply call them as Bugisers. Culturing commodities in a subsistence way makes the villagers neglecting to enter monetary economics. Then, when they have been entering the modern economic system since mids of 1990s, they have a lack on capital and tactics on a business strategy. Widening magnitude of their experience, the villagers imagine thet the Poso people sees riots as a tool to break dependency of economical culture above.
Another important characteristics within the cultural category is a rivalry among believers. Protestant religion has been professed by local people since a century ago, even lesser on some places, at the time of a Dutch colonialism. Before the colonial era, local people professed local religions. Unfortunately, the Protestant (also Islam) were soread in a repression way, and, especially for the Protestant, related into colonial authoritarian. This pattern of repression is continued by Japanese at their colonial era, even has been practiced by the local military-biased government since 1945. A turning point to a smooth action on a religious mission has been created since a mid of 1990s. Unfortunately, the new approach have not been established when the riots were broken.
Simplifying the complex reality, the cultural category is not able to direct us to gain the provocateur –a term accords to an individual or a group that creates the riots. Cultural category which is constructed in a simplest way is not able to be a thinking frame to direct us to find the deepest cause(s) of riots series. The provocateur nominators were found among young drunker. They have been watched tighter. Another provocateur nominators were a religious leader who usually announce badness of other religions and other believers. This religious leaders, however, have move out of the villages when the riot was broke in Palu last year. Aware on difficulties on finding the truth provocateur(s), the people develops a common and abstract enemy. For instance they mention a bad guy, communist people, many ex PRRI/Permesta and DI/TII rebellion guards.
By using politics of meaning, we see that the people need a new enemies to be attacked. Eventhough they believe that the riots are not emerged naturally, but caused by certain groups, they have not been finding the truth provocateur. Paradoxically, although villagers really knew that the generalization and simplification views blurred the real cause and process of riots, they did not able to leave it back.
Interpretation towards riots was kept structurally by bureaucracy line and press papers. The people, at the end, responses the politics of meaning by constructing common enemies that were not real and not able to be tested, such as provocateurs, and informal communist movement. They also constructed an idea that their community were safe and proofed from the riot risk. At a radical point, they constructed an idea that an absolute truth of religions were not able to be experienced by people, so that no absolute evidences could build religious arguments.
Learning from other riots in Indonesia, the people of Central Sulawesi have developed self-help actions. As they think that cultural factors drive the riots, their actions basically are responding the retrogressive change in a cultural way. The villagers creates some patterns of politics of meaning. When local culture has more powerful, its culture need not be integrated into the new culture. On the contrary, when culture from outside is more powerful, local people force to leave their original culture. Unfortunately, the arbitrary actions break the local people’s own word. They face difficulties to interpret many stranger events into their unite view.
Limited on the local issue, there looks like a missing link among several factors interpreted as causes of the Poso riots, i.e. a local political rivalry factor. This factor has never been investigated. Before the Poso riot on 1998, a candidate for local government head has threatened to break a riot if he will not have been elected to be the principal. Several hours after his threaten and his fail on getting the position, the Poso riot phase I was broken. It makes sense that the local bureaucrats have too much fund to pay attackers on a riot. Corruption and nepotism in Central Sulawesi run on a large scale, especially for some fames of the elites (Aditjondro, 2000; Sangaji, 2000). Besides, there are cliques on Poso based on myth of rivalry among ethnics groups. Officers from Alitupu Village or Napu Valley face difficulties to improve their position in Poso. A century ago, before the colonial era, the Napu people robed the people in Poso frequently.
Politics of Meaning Re-interpreted
Eventhough the cultural core makes us able to predict the local responses towards local and national rapid change, an analysis on the cultural core only could grasp a narrow view on the local capacity on changing themselves –even changing the cultural core. That’s why we need to study the cultural strategy also. The cultural strategy pictures the people activities on managing their opinions and personality in order to response change from outside and to refine their own culture. Here we see the active side of the culture (Kleden, 1987). Dialectic between national hegemonic strategy and local cultural strategy could construct a parallel or, on the contrary, a hierarchical relationship. Parallel relationships could form a tolerance or an adaptation. In hierarchical relationship, however, there would be great tradition that subordinated little tradition. As experienced in the New Order era, national and centralized development has been a great tradition facing local culture as a little tradition. The national policy almost usually manipulate local culture into a national campaign, restrained the local cultural evolution, and made cultural involution on local people. The local people thmenselves, however, could construct a counter culture to against national hegemony and to make their own evolution.
After looking deeper, however, the people of Alitupu Village also move to build their own politics of meaning to responses the elite sub culture at the village, sub-district, and district level. It may form on a wide area as a support for elite subculture, a cultural deconstruction, or a counter culture.
Actually, at least in my research experience, the villagers usually understand about their position among others. They also aware on the politics of meaning: “who says what”. The same phrases may have a different meaning. It depends on each social stratum’s interest. They know that the politics on meaning has been used to blurred the truth factor of Poso riots. On the contrary, awareness of the local people of the politicking using cultural symbol become a guarantee to create a deepest relationship between ethnic groups, creating a cultural adaptation, and a compromise within cultural boundaries. The culture may construct the real alternative of solving the riot problem, because it gives a set of meaning for the people to feel their existence on the world (“feel at home”). This condition supports them to create ideas and imagination in order to construct some cultural strategies.
Bibliography
Aditjondro, GJ. 2000. “Kekuatan-kekuatan Raksasa di Balik Rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu”, in A. Sangaji. PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Agusta, I. 2001. Politik Makna dan Geografi Budaya. Pikiran Rakyat, 11 January 2001.
____________. Politik Makna Legitimasi. Koran Tempo, 12 July 2001.
Anderson, BR’OG. 1990. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Cornell University Press. New York.
Geertz, C. 1995. After the Fact. Harvard University Press. Cambridge.
_______. 1988. Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford University Press. California.
_______. 1974. Interpretation of Culture. Free Press. New York.
_______. The Social History of an Indonesian Town. Cambridge.
Hardiman, F.B. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme menurut Jurgen Habermas. Kanisius. Yogyakarta.
Kleden, I. 1987. “Berpikir Strategi tentang Kebudayaan”, in Prisma Vol. XVI No. 3.
Latief, Y. dan I.S. Ibrahim, eds. 1996. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Mizan. Bandung.
Sangaji, A. 2000. PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Stake, R.E. 1995. The Art of Case Study Research. SAGE. London.
Langganan:
Postingan (Atom)
